Jusuf Kalla Mengingatkan Pemerintah, Tegas!

Minggu, 29 Agustus 2021 – 20:13 WIB
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) sekaligus Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19, di Jakarta Timur, Minggu (29/8/2021). ANTARA/HO-Tim Media JK

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengingatkan pemerintah soal pemberian vaksin.

Menurutnya, pemberian vaksin tidak sama dengan penyaluran bantuan sosial.

BACA JUGA: Sepakat dengan Moeldoko, Prof Romli Khawatir Presiden Dimakzulkan

Karena itu harus dilakukan secara cepat dan tidak memperumit masyarakat.

"Saya selalu bilang vaksin itu beda dengan pembagian sembako. Kalau pembagian sembako, orang mau saja menerima sampai lima kali sehari, untuk itu perlu diverifikasi," ujar JK saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19, di Jakarta, Minggu (29/8).

BACA JUGA: Bang Emrus Sentil Luhut Binsar, Keras!

Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI itu itu kemudian menyebut bedanya dengan pemberian vaksin.

Dia yakin tidak ada masyarakat yang mau disuntik dua kali dalam sehari.

BACA JUGA: Wahai Pemerintah, Tolong Beri Tunjangan Kinerja PNS Golongan Rendah

Karena itu, JK menegaskan masyarakat tidak perlu dipersulit dengan mendaftar secara daring ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan harus mendapatkan tiket.

"Kalau pembagian sembako memang harus dicek, tetapi kalau vaksin, mana ada orang mau disuntik dua kali dalam satu hari. Dua kali dalam sebulan pun dipaksa-paksa baru mau," katanya.

JK juga menyebut pemerintah tidak perlu khawatir adanya potensi kecurangan dari masyarakat untuk mendapatkan dosis vaksin melebihi dari yang seharusnya diterima.

"Jadi (pemerintah) jangan khawatir nanti orang akan curang, ada kecurangan dalam menerima dosis vaksin itu. Enggak ada yang seperti itu," katanya lagi.

JK kemudian meminta kepada pemerintah, khususnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk tidak memperumit penerimaan vaksin bagi masyarakat.

"Saya sudah sampaikan juga ke menteri bahwa apa yang menyebabkan keterlambatan adalah terlalu ribet administrasinya."

"Di luar negeri itu (warga) datang langsung disuntik, selesai, pulang."

"Tidak perlu (mendaftar) online, online itu untuk buktinya saja. Jadi tidak perlu ada WiFi, buat apa," katanya.

Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, sebanyak 34.702.821 rakyat Indonesia telah mendapatkan dua dosis vaksin COVID-19, dan 61.222.258 warga memperoleh dosis pertama hingga Sabtu (28/8).

Pemerintah menargetkan 208.265.720 orang penduduk mendapatkan vaksin COVID-19, guna membentuk kekebalan komunal atau herd immunity terhadap COVID-19.(Antara/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler