jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah punya kabar baik untuk pengusaha sawit.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pembebasan pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) per 1 November 2022 pukul 00.00 WIB sampai harga referensi CPO lebih besar atau sama dengan USD 800 per metrik ton (MT).
BACA JUGA: Harga TBS Sawit di Daerah Ini Mencapai Angka Tertinggi, Jadi Sebegini
Hal itu disampaikan dalam Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Menurut Airlangga, kebijakan itu diterapkan karena harga indeks pasar (HIP) biodiesel lebih tinggi daripada HIP minyak solar sehingga belum ada pembayaran insentif biodiesel.
BACA JUGA: Naik Terus, Sebegini Harga TBS Sawit di Riau Hari Ini
"Insentif ini kami pertahankan karena sekarang harganya masih sekitar USD 713 per MT, jadi tarif pungutan ekspor nol dolar AS per MT berlaku sampai Desember. Tetapi, begitu harga naik ke USD 800 per metrik ton, kebijakan itu tidak berlaku," ucap Airlangga, di Jakarta, Senin (31/10).
Politikus Golkar itu berharap penyesuaian skema tarif pungutan ekspor memberikan efek keadilan dan kepatutan terhadap distribusi nilai tambah yang dihasilkan dari rantai industri kelapa sawit dalam negeri.
BACA JUGA: PT DSI Akui Tak Punya HGU Perkebunan Sawit di Siak, Pospera Minta Kejagung Bertindak
Pungutan dari ekspor dikelola dan disalurkan kembali untuk fokus pembangunan industri kelapa sawit rakyat.
Selain itu, kata Airlangga rapat juga memutuskan untuk melakukan percepatan realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, yakni akan dilakukan pembahasan lebih lanjut melalui tim teknis serta mendorong penanaman tanaman sela di lahan PSR yang mencakup komoditas jagung, kedelai, dan sorgum, sebagai bagian dari program ketahanan pangan.
Tim teknis melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan BPDPKS
"PSR juga perlu dilakukan perbaikan agar selisih harga tandan buah segar (TBS) pekebun mitra dan nonmitra makin mengecil dan pada rakor komrah berikutnya khusus PSR yang dilakukan pada pertengahan November agar dapat diperoleh perencanaan PSR dalam kerangka penanaman tanaman sela pada Desember 2022," pungkas Airlangga. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul