jpnn.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyetujui alokasi dana hibah guru honorer di sekolah swasta dan PAUD naik sebesar 10 persen pada 2022.
Alokasi dana tersebut tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 84,88 triliun.
BACA JUGA: Pimpinan Honorer K2: Seleksi PPPK Guru 2021 Teraneh dalam Sejarah
"Saya ingin menyampaikan, anggaran untuk tahun depan, khususnya di Dinas Pendidikan, sudah memprioritaskan untuk kesejahteraan guru. Kami bersyukur sudah diketok palu naik 10 persen," kata Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta Zita Anjani dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (13/11).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menjelaskan, kenaikan plafon anggaran dana hibah menjadi Rp 538,9 miliar karena mereka paham kondisi guru swasta harus betul-betul diperhatikan.
BACA JUGA: Tampilan SSCASN Berubah, Guru Honorer Lulus PPPK 2021 Bingung, Berharap jadi Kenyataan
"Apalagi saya ini seorang pengajar, jadi saya tahu persis kondisi guru swasta. Rata-rata, mereka terpaksa mencari pekerjaan sampingan demi bertahan hidup. Karena penghasilan dari mengajar yang rendah," ujarnya.
Dia mengatakan, hal ini menjadi kabar gembira untuk para pengajar di berbagai organisasi yakni IGTKI, IGRA, HIMPAUDI, dan PGRI.
BACA JUGA: Ria Ricis Blak-blakan soal Pengalaman Malam Pertama, Katanya Sakit
Dengan disetujuinya peningkatan dana operasional, diharapkan tenaga pengajar tidak lagi terbebani oleh biaya lain-lain dalam organisasinya seperti pungutan pada para guru.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan, jika dana hibah naik 10 persen, maka tenaga pengajar akan mendapat kenaikan Rp50 ribu atau sebesar Rp 550 ribu setiap bulannya.
"Jadi awalnya anggaran dana hibah Rp 489,9 miliar, dinaikkan 10 persen yaitu Rp 48,9 miliar, sehingga anggarannya menjadi Rp 538,9 miliar untuk 81.658 guru," tuturnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo