jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Agustin Teras Narang menyinggung proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.
Mantan gubernur Kalimantan Tengah dua periode itu mengingatkan agar seluruh pihak, termasuk pemerintah, agar realistis dalam melihat rencana pemindahan ibu kota negara.
BACA JUGA: Anggap Ibu Kota Baru Indonesia Sumber Duit, Malaysia Siapkan Rencana Besar
Menurut Teras Narang, dengan kondisi pandemi dan masalah yang dihadapi bangsa ini, baik dari sisi perekonomian, kesehatan, dan keuangan negara, tentu rencana ini mesti ditinjau kembali.
"Terlebih sisa waktu efektif kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini tinggal sekitar 2,5 hingga tiga tahun lagi, yang dalam hemat saya tidak memadai untuk sebuah agenda besar," kata Teras Narang saat Rapat Kerja Komite I DPD dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dan Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Gedung DPD, Senin (4/10).
BACA JUGA: Ferdinand: Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara Sangat Mungkin Gagal
Menanggapi pernyataan Teras, Tjahjo Kumolo menyatakan Presiden Jokowi sebenarnya juga realistis, sehingga memprioritaskan pembangunan infrastruktur kesehatan terlebih di tengah pandemi.
"Meski catatan beliau, disampaikan bahwa arah menuju ke pemindahan ini mesti dilakukan, kendati mungkin akan berlangsung secara berkelanjutan dalam 15 tahun ke depan," kata Tjahjo Kumolo.
BACA JUGA: Ruhut Sitompul: Ibu Kota Negara Harus Dipindahkan, Bos!
Sementara itu, pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai penunjang calon ibu kota baru, menghabiskan anggaran lebih kurang Rp275 miliar.
Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang mengatakan, pemerintah pusat terus membangun infrastruktur penunjang di wilayah calon ibu kota negara.
Dikatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai membangun jalan lingkar di wilayah Kecamatan Sepaku yang peletakan batu pertama dilaksanakan Rabu (29/9).
"Informasi yang kami terima paket pengerjaan pembangunan jalan lingkar itu sudah dilelang Kementerian PUPR," kata Nicko Herlambang di Penajam, Sabtu.
Pembangunan jalan lingkar di Kecamatan Sepaku terbagi tiga segmen yakni, pengerjaan segmen satu dengan anggaran sekitar Rp61,7 miliar, segmen dua sekitar Rp66,8 miliar, pengerjaan segmen tiga dengan anggaran Rp60,6 miliar.
Total anggaran pembangunan jalan lingkar tersebut lebih kurang Rp189 miiar.
Jalan lingkar dibangun sepanjang 5.775 kilometer yang terbagi segmen satu 1,75 kilometer, segmen dua 1,85 kilometer dan segmen tiga 2.175 kilometer.
Kementerian PUPR juga melakukan pekerjaan rehabilitas akses jalan pelabuhan PT ITCI (International Timber Corporation Indonesia) Hutani Manunggal atau IHM sepanjang 8.724 kilometer dengan anggaran Rp13 miliar.
Nicko Herlambang menyebutkan anggaran sejumlah pembangunan infrastruktur jalan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN.
Penanganan jalan di wilayah calon ibu kota negara juga dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Kalimantan Timur lebih kurang Rp73 miliar.
Pengerjaan yang dilakukan yakni, rekonstruksi jalan Semoi Sepaku-Petung 1 dengan anggaran sekitar Rp12 miliar, dan rekonstruksi jalan Semoi Sepaku-Petung 2 sekisar Rp12 miliar.
Kemudian pengerjaan rekontruksi jalan Semoi Sepaku-Petung 3 dengan anggaran sekisar Rp21 miliar, serta peningkatan jalan Semoi Sepaku-Petung sekitar Rp28 miliar.
"Total anggaran yang dialokasikan melalui APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Timur untuk penanganan jalan di ibu kota negara baru lebih kurang Rp275 miliar," kata Nicko Herlambang. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo