jpnn.com - PALANGKA RAYA – Sering padamnya listrik di Kalimantan Tengah membuat warga di sana geram. Karena itu, masyarakat Kalteng mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit PLN di provinsi yang beribukota di Palangka Raya tersebut.
Pengamat hukum asal Palangka Raya, Labih Binti menilai PLN keterlaluan karena seenaknya melakukan pemadaman listrik. Dia menuding, ada pembohongan besar yang dilakukan oleh perusahaan listrik plat merah tersebut.
BACA JUGA: Miris, Perjuangan Ratusan Anak SMP Nekat Adu Nyali untuk Bisa Sekolah
"Di mana ketika musim kemarau, alasan pemadaman karena debit air di Asam-Asam (Kalsel) berkurang, dan musim hujan alasan pemadaman bergilir karena pemeliharaan (mesin dan jaringannya). Lalu kapan tidak ada pemadaman bergilir?," kata Labih kepada Kalteng Pos (grup JPNN), kemarin.
Labih mengakui, apabila terjadi pemadaman bergilir dalam jangka waktu tertentu itu karena robohnya SUTT karena diterjang angin kencang, bisa dimaklumi.
BACA JUGA: Curanmor Modus Baru, Langsung Curi Motor di Showroom
"Namun di luar masalah SUTT itu, kok negeri ini seperti belum juga merdeka. Gelap terus. Yang jadi pertanyaan, ke mana duit yang dibayar pelanggan. Apakah ketika pimpinan PLN berganti, lalu terang juga berganti gelap. Di mana saat Dahlan Iskan memimpin PLN tidak ada padam-padaman bergilir," tegasnya.
Untuk itu, Labih mendesak, agar KPK melakukan audit terhadap PLN. "Jika mesin di Asam-Asam harus diganti, kenapa tidak diganti saja. Jangan mobil dinas pejabat negeri saja yang diganti terus, dan juga Freeport selalu terang benderang, sementara listrik di masyarakat umum selalu ada pemadaman bergilir," ungkapnya. (ram/ens/dkk/jpnn)
BACA JUGA: Untung Rp 400 Per Liter, Bandit BBM Kena 5 Tahun Penjara
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ternyata Ini Alasan Pelaksanaan Kongres HMI Diperpanjang
Redaktur : Tim Redaksi