JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan (DPP IKPS) di Jakarta, Hasdanil menegaskan jika ada Kepala Daerah (kada) yang bermasalah maka partai politik (parpol) pengusungnya adalah pihak yang paling bertanggungjawab baik secara moral maupun politis.
"Parpol semestinya harus jadi pihak yang paling bertanggungjawab baik moril maupun politis terhadap seorang Kepala Daerah yang bermasalah baik berbentuk melanggar hukum, amoral, asusila, etika, estetika atau tidak mengurus rakyatnya secara optimal," tegas Hasdanil dalam diskusi 'Refleksi Akhir Tahun Pembangunan Pesisir Selatan dari Perspektif Perantau' di Jakarta, Jumat (25/12).
Bersama Hasdanil yang saat ini menjabat Ketua Badan Perencana Pembangunan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, juga tampil sebagai narasumber Firdaus Akmal (Mantan Direktur Utama Indonesia Power) dan tokoh perantau asal Pesisir Selatan di Jakarta, Syahdanur.
Dijelaskan Hasdanil, keharusan sebuah tanggungjawab yang dipikul oleh parpol terhadap kada bermasalah ini harus dilihat dari perspektif mekanisme Pilkada dan logika kausalitas yang sehat"Mekanismenya, proses seleksi awal para kada itu berlangsung di partai atau gabungan beberapa partai sebelum para kandidat itu disosialisasikan dan didaftarkan ke KPUD," ujar Hasdanil
Demikian juga halnya saat berkampanye, dengan berbagai cara dan gaya parpol secara demonstratif bahkan spekulatif 'menjual' calonnya kepada masyarakat untuk dipilih karena hanya calonnya yang terbaik sementara calon lainnya dianggap tidak memadai, imbuh Hasdanil.
"Disebabkan karena ikut meyakinkan publik itulah mestinya parpol harus bertanggunjawab kepada publik, setidaknya memberikan klarifikasi tentang kekeliruan keputusannya terhadap kada yang bermasalah itu," kata Hasdanil
BACA JUGA: Belum Ada Tersangka
(fas/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... 11 Orang Diculik, 30 Hilang
Redaktur : Soetomo Samsu