jpnn.com, JAKARTA - Kepala daerah diminta berkoordinasi dengan kepolisian mengantisipasi kemungkinan maraknya aksi solidaritas terhadap etnis Rohingya di Myanmar.
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, koordinasi penting untuk memastikan seluruh aksi berlangsung damai.
BACA JUGA: Mendagri Tak Merasa Disentil Jokowi
"Orang mau menyampaikan aspirasi, solidaritas atau keprihatinan, silahkan. Kami sudah minta kepala daerah koordinasi dengan kepolisian. Karena yang memberikan izin kepolisian," ujar Tjahjo di Jakarta, Selasa (5/9).
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini kemudian mencontohkan aksi yang rencananya juga akan digelar di depan Kedutaan Besar Myanmar di Indonesia. Boleh saja, asal dilakukan secara damai dan telah mengantongi izin dari kepolisian.
BACA JUGA: Pernyataan Sikap Forum Pemuda Lintas Agama Terkait Rohingya
"Misalnya di depan Kedubes Myanmar, setiap orang bisa. Tapi sampaikan dong dari kelompok mana, ormas mana," ucapnya.
Saat ditanya apakah aksi boleh dilakukan di Candi Borobudur, Tjahjo mengingatkan tempat tersebut merupakan salah satu situs bersejarah di Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan kondisi yang dialami etnis Rohingya.
BACA JUGA: Jokowi-Kiai Said Bahas Tragedi Rohingya
"Justru menjadi pertanyaan, kenapa harus ke Borobudur? Itu kan tempat umum, tempat wisata. Jadi kalau kepolisian melarang, itu hak kepolisian," katanya.
Selain itu mantan anggota DPR ini juga mengatakan, pemerintah sampai sejauh ini telah merespons dengan cepat peristiwa yang dialami etnis Rohingya di Myanmar.
"Saya kira pemerintah juga sudah merangkum semua aspirasi, sudah mengirim Ibu Menlu Retno Marsudi ke sana dan didukung oleh semua pihak, makanya soal ada empati apakah harus dengan massa yang besar. kalau saya ya tidak harus," pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri: Ada Penggiringan Opini Rohingya ke Sentimen Agama di Indonesia
Redaktur & Reporter : Ken Girsang