Kada Siap-siap Dipermalukan BPK

JAKARTA -- Dalam seminar yang digelar di gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan data yang menggambarkan belum membaiknya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)Malahan, ada penurunan kualitas, misalnya pada 2006 ada 106 daerah yang LKPD-nya mendapat opini disclaimer, tapi pada 2007 malah meningkat jumlahnya menjadi 120 daerah

BACA JUGA: Monopoli Haji, Garuda Tetap Merugi

Disclaimer merupakan opini terburukBegitu pun, yang mendapat opni Tidak Wajar (TW) juga meningkat, yakni 28 daerah pada 2006 menjadi 59 pada 2007

BACA JUGA: Anwar Nasution Capek Ceramahi Kada

Ini berbeda dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang mengalami perbaikan kualitasPada 2006 instansi pusat yang medapat opini WTP sebanyak 7, lantas pada 2007 menjadi 16, dan pada 2008 meningkat jumlahnya menjadi 34 instansi

BACA JUGA: Menhan Meminta Perlakuan Khusus

"Progresnya untuk pusat cukup baik, tapi sebagai Menteri Keuangan saya harus katakan itu belum baik karena masih ada yang mendapat opini disclaimerUntuk tingkat daerah, siap-siap saja karena Pak Anwar (Anwar Nasution, red) tidak segan-segan mempermalukan gubernur, bupati, atau walikota yang LKPD-nya burukJadi, sekarang bidikannya juga mengarah ke daerah," ujar Sri Mulyani saat berbicara di seminar  'Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara' di gedung BPK, Jakarta, Rabu (22/7)Seminar itu juga dihadiri sejumlah gubernur itu, seperti Gubernur Riau Rusli Zainal dan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi.

Sri Mulyani juga menjelaskan, kepala daerah harus menindaklanuti temuan hasil pemeriksaan BPKDepkeu, kata Sri, sudah menjalin kerjasama dengan BPK guna memantau tindak lanjut temuan BPKAda tim gabungan yang tugasnya khusus memonitor tindak lanjut temuan BPKNamun dia mengingatkan para auditor BPK, bahwa tidak semua temuan BPK bisa ditindaklanjuti dengan cepat"Perbaikan kadang butuh waktu satu hingga dua bulan, tapi ada yang perlu satu tahun, sehingga bisa lagi menjadi temuan BPK, padahal masih dalam proses," ujar Sri(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Bantah Terlibat Pengadaan Damkar