jpnn.com - MAKASSAR - Rencana DPP Partai Golkar yang akan memecat sejumlah kader yang dianggap mendukung Jokowi-JK di Sulsel dan Sulbar, mendapat perlawanan. Beberapa kader Golkar menganggap pemecatan itu sudah menyimpang dari aturan yang ada.
Anggota Dewan Pembina DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, Anton Obey, menilai sikap DPP Golkar yang memecat sejumlah kader itu sudah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Dia mencontohkan pemecatan Anwar Adnan Saleh sebagai ketua DPD Golkar Sulbar, beberapa waktu lalu. Golkar, kata dia, tidak mengindahkan hasil Musyawarah daerah (Musda) di Sulbar.
BACA JUGA: KPK Periksa Pejabat Setneg Terkait Kasus Hambalang
"Harus diingat bahwa Anwar Adnan Saleh, dipilih Musda, oleh karena itu proses pencopotannya harus sesuai mekanisme AD/ART. Saya di Sulsel merasa terusik dengan sikap DPP selama pilpres ini," kata Anton.
Anton yang ditemui di ruang kerjanya menilai syarat untuk memecat seorang ketua DPD adalah jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum. Syarat lainnya, adalah yang bersangkutan juga sedang berhalangan tetap atau ada mosi tidak percaya dari kader-kader Golkar di level yang sama.
BACA JUGA: KPK Periksa Tersangka Penyuap Rudi Rubiandini
"Itupun harus melalui proses klarifikasi. Bukan seperti ini, asal main pecat saja," kata dia.
Dia menambahkan, keberadaan Anwar yang juga Gubernur Sulbar saat kunjungan Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla di Sulbar bukanlah mengatasnamakan Partai Golkar. Saat itu, kata dia, Anwar sama sekali tidak menggunakan atribut partai. Anwar berkewajiban menyertai tokoh-tokoh nasional yang datang ke daerahnya.
BACA JUGA: Golkar Segera Lengserkan Kader Pendukung Jokowi-JK dari Kursi DPR
"Dia punya kewajiban menyertai kontestan pilpres. Dia kan tuan rumah," kata dia.
Anton mengakui, ada hal yang mulai hilang pada proses politik di Golkar. Menurut dia, proses politik di Golkar mulai
terlihat seperti saling menyakiti.Sesama kader partai saling menjatuhkan dan menebar kebencian.
"Politik adalah persoalan pernapasan kekuasaan, oleh karena itu, politik harus dijalankan dengan etos sikap yang berpegang dengan etika dan kebajikan," ujarnya.
Anton meminta DPP untuk tidak melakukan pemecatan terhadap siapapun kader Golkar yang ada di Sulsel hanya karena mendukung Jokowi-JK di pilpres. Anton juga secara terang-terangan menyatakan dukungan ke JK.
Menurutnya, sosok JK adalah tokoh Sulsel yang sudah terbukti memberikan kesejahteraan di Sulsel. "Saya lebih baik dipecat dari pada harus melawan JK di Sulsel," kata dia.
Dia juga memberikan apresiasi terhadap ketua DPD Partai Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Menurutnya, Syahrul memberikan kebebasan terhadap semua kader Golkar di Sulsel untuk memenangkan calon presiden lain tanpa ada ancaman pemecatan. "Seperti inilah demokrasi yang sebenarnya," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham mengaku akan memecat sejumlah kader Golkar yang terbukti mendukung calon presiden selain usungan Golkar. Hal itu dibuktikan dengan dipecatnya Anwar sebagai kader Golkar, beberapa waktu lalu.
Kader lain di Sulsel yang juga disebut-sebut akan dipecat adalah Agus Arifin Nu'mang. Saat ini Agus menjabat ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) Sulsel. Organisasi ini adalah organisasi sayap dari Golkar.
Sayangnya, Idrus yang dikonfirmasi melalui telepon selularnya enggan memberikan keterangan. Idrus mengaku sedang rapat. Dia juga tidak membalas pesan singkat yang dikirim FAJAR (Grup JPNN.com). "Saya rapat, sebentar," kata Idrus seraya menutup sambungan teleponnya. (eka/min-ars)
BACA ARTIKEL LAINNYA... LPSK Dorong Prioritaskan Revisi UU Perlindungan Saksi Korban
Redaktur : Tim Redaksi