jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar Mahyudin menyatakan, perlu ada sanksi bagi kader partainya yang menyuarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Pernyataan Mahyudin itu mengarah kepada Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia dan kawan-kawannya yang mendorong penyelenggaraan munaslub setelah mencuatnya kasus korusi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang menyeret Setya Novanto.
BACA JUGA: Tidak Semua Kader Muda Golkar Ingin Munaslub
"Ada tindakan pecah belah partai, harusnya DPP tegas, harus berikan sanksi," kata Mahyudin saat menghadiri syukuran acara ulang tahun ke-68 Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Jalan Cipinang Cempedak II, Jakarta Timur, Minggu (26/3).
Menurut Mahyudin, sanksi yang diberikan bisa berupa teguran hingga pemberhentian. "Jangan dibiarkan. Saya sih lebih setuju itu diberi sanksi," ucapnya.
BACA JUGA: Agung Laksono Ultah, Ahok Dapat Syal Kuning dan Tumpeng
Mahyudin pun menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Golkar untuk menjatuhkan sanksi yang tepat bagi Doli dan kawan-kawan. "Saya kira itu DPP yang memutuskan apa yang lebih tepat," ucap Mahyudin.
Seperti diketahui, kasus e-KTP telah menyeret nama Setya Novanto. Ketua umum Partai Golkar itu bahkan disebut bersama-sama dua terdakwa e-KTP, Irman dan Sugiharto mengatur patgulipat proyek dengan anggaran Rp 5,9 triliun tersebut.(gil/jpnn)
BACA JUGA: Hadir di Pesta HUT Agung, Novanto Tak Mau Banyak Bicara
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saksi Kunci Bancakan Dana e-KTP Mendapat Tekanan?
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar