jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS, Mahfudz Siddik meminta Presidium Koalisi Merah Putih (KMP) jangan lagi tolerir tuntutan aneh KIH. Sebab, buyarnya kesepakatan damai antara KMP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR terjadi akibat kubu pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla tak solid dan tidak jelas maunya apa.
Mahfudz mengatakan KIH selalu menuntut tambahan kursi pimpinan di alat kelengkapan dewan (AKD) serta tuntutan revisi pasal-pasal lain di undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), yang sebelumnya tidak dipersoalkan.
BACA JUGA: KPK Periksa Dirjen Planologi Kemenhut terkait Kasus Riau
"Dalam obrolan sesama anggota fraksi-fraksi di tubuh KMP ada desakan agar Presidium KMP yang dipimpin Abu Rizal Bakrie tidak lagi memberi hati berlebihan atas tuntutan aneh KIH," kata Mahfudz melalui pesan Blecakberry di Jakarta, Jumat (14/11).
Menurut Ketua Komisi I DPR itu, banyak anggota fraksi-fraksi di KMP yang heran dan kecewa dengan sikap KIH. Padahal dari awal mereka sesumbar tidak akan melakukan politik transaksional. Bahkan banyak anggota fraksi-fraksi di KMP menyatakan siap jika kubu KIH terus bertahan dengan DPR tandingannya.
BACA JUGA: Gubernur pun tak Tahu Ada Pulau Susi di Aceh
"Jika DPR tidak bisa bekerja efektif, yang paling dirugikan adalah presiden Jokowi dan kabinetnya. Mereka tidak akan bisa bekerja maksimal karena ada sejumlah kementrian dengan nomenklatur baru harus dibahas dan disetujui dulu rencana kerja dan anggarannya," jelas Mafudz.
Karena itu pihaknya meminta sudah saatnya masyarakat terbuka matanya bahwa yang menyandera DPR dan Pemerintah adalah KIH, bukan KMP. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Butuh 100 Tahun Sejajarkan Kawasan Timur dengan Wilayah Barat Indonesia
BACA ARTIKEL LAINNYA... MUI Tolak Aliran Kepercayaan di KTP
Redaktur : Tim Redaksi