jpnn.com, JAMBI - Sejumlah nama besar mulai digadang-gadang menempati kursi Wakil Gubernur Jambi periode 2016-2021. Ini usai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis bersalah terhadap Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola, Kamis (7/12).
Beberapa nama yang disebut-sebut menjadi kandidat kuat yakni H. Bakri, Ketua DPW PAN Provinsi Jambi. Selain sebagai anggota DPR RI, H. Bakri setidaknya sudah mendapatkan kepercayaan DPP untuk memulihkan nama besar partai.
BACA JUGA: Semoga Kasus Zumi Zola Jadi Pembelajaran bagi Kader PAN
Ada juga Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno (BBS). Nama BBS muncul karena Ketua DPD PAN Muaro Jambi ini memiliki loyalitas besar dan sudah teruji dalam membersarkan partai.
Nama Wasekjen DPP PAN, Dipo Nurhadi Ilham juga tidak ketinggalan menjadi salah satu nominasi kandidat orang nomor dua di Provinsi Jambi tersebut. Selain kader partai dan memiliki akses luas, Dipo juga dibesarkan dilingkungan partai berlambang matahari biru tersebut dan juga merukan kader muda millenial.
BACA JUGA: KPK belum Putuskan Banding Vonis Zumi Zola
Begitu juga dengan nama Mahili yang tidak lain adalah Wasekjen DPP PAN. Nama Mahili muncul karena dinilai sebagai salah satu kader terbaik partai yang pernah menempati sejumlah posisi strategis.
Tidak ketinggalan nama Sekretaris DPW PAN Husaini dan sejumlah pengurus lainnya seperti Madian, Saiful Azwar serta beberapa kader senior lainnya.
BACA JUGA: Zumi Zola Terbukti Koruptor, Ganjarannya 6 Tahun Penjara
H. Bakri sendiri enggan berkomentar banyak saat dimintai tanggapan terkait kemungkinan menempati posisi Wakil Gubernur. Menurutnya, persoalan harus dibahas terlebih dahulu diinternal partai. “Belum sejauh itu, kita akan bahas dulu diinternal. Akan ada pertemuan terlebih dahulu,” ujarnya.
Meskipun begitu, untuk posisi Wakil Gubernur pihaknya berharap menjadi milik PAN. “Kita ikuti saja mekanismenya,” katanya.
Tidak jauh berbeda dengan BBS yang juga enggan berkomentar banyak. BBS mengaku jika dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada partai untuk semua proses tersebut. “Itu kewenangannya partai, prosesnya ada di DPW,” ungkapnya.
Namun sebagai kader yang dibesarkan PAN, BBS mengaku siap menjalankan semua perintah partai. “Kalau sudah perintah itu amanah,” terangnya.
Lain halnya dengan Dipo Nurhadi Ilham yang menjawab diplomatis. Menurutnya, siapapun nama yang muncul menjadi hal yang wajar dikonsumsi publik. “Tunggu saja prosesnya, wajar saja jika sudah ada nama yang disebut-sebut,” bebernya.
Dipo mengatakan siapapun nama yang dipercaya tentu melalui perteimbangan. Hanya saja dirinya berharap jika posisi Wagub tetap lahir dari partai besutan Zulkifli Hasan (Zulhas). “Kita ingin siapapun itu dia adalah kader PAN. Karena memang kita merupakan pengusung utama,” terangnya.
Mahili juga menjawab diplomatis. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme partai sebagai pengambil keputusan. “Kalau diminta partai tentu harus siap. Sekarang untuk Wagub itukan masih ada proses yang harus dilalui,” katanya.
Sementara itu pengamat politik Jafar Ahmad menilai jika PAN berpeluang mendapatkan jatah Wakil Gubenur. Sebagai partai pengusung utama, PAN memiliki kewenangan lebih, setidaknya mengusulkan satu nama. “PAN tetap akan menjadi prioritas, tidak hanya pengusung, posisi Wagub juga akan menjadi gengsi partai,” katanya.
Jafar menyebutkan, sejumlah nama diitenrnal memang memiliki potensi kuat. Proses penentuan itupun besar kemungkinan berjalan dinamis. “Posisi PAN sekarang tidak lagi memiliki patron, jadi ada kemungkinan proses ini akan berjalan dinamis,” ungkapnya.
Hanya saja diantara nama yang mucul, H. Bakri menjadi lebih dominan meskipun tengah menjabat sebagai anggota parlemen. Jika H. Bakri enggan meninggalkan Senayan, setidaknya pengaruh untuk menentukan nama cukup besar. “Setelah almarhum Zulkifli Nurdin tutup usia, memang hampir tidak ada lagi panutan. Jadi siapa yang paling dipercaya DPP itu yang nantinya berpeluang,” sebutnya.
Sejuah ini kepercayaan itu jatuh pada H. Bakri yang dipercaya menjadi Plt Ketua DPW setelah adanya perkara yang menjerat Zumi Zola. “Karena dinamis tadi, tidak menutup kemungkinan juga sudah ada yang bertemu pengurus DPP. Karena memang penentuannya ada di pusat,” ucapnya.
Namun yang perlu dicatat, kata Jafar, kemungkinan muncul pengganti dari keluarga Nurdin tetap masih terbuka. Disana ada nama Zumi Laza dan Sum Indra. “Jika keluarga Nurdin ingin memperbaiki citra politik, tetap ada kemungkinan posisi ini akan diambil,” tukasnya. (aiz)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Sudah Terbukti, PAN Tanah Bumbu Ogah ke Prabowo-Sandi
Redaktur & Reporter : Budi