jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Achmad Yahya menyoroti rumor kudeta di tubuh partai yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurutnya, dalam partai berlambang mercy atau partai politik lain, tidak ada istilah mengudeta posisi ketua umum.
BACA JUGA: Konon Moeldoko Ngebet Jadi Capres, Mengeklaim Kantongi Dukungan Nasdem dan PKB
Hal yang lumrah terjadi adalah pergantian pimpinan, yang dimungkinkan terjadi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai.
"Jadi, tidak ada istilah kudeta atau mengambil alih. Semua melalui proses demokrasi yang diatur antara lain dalam anggaran dasar KLB (Kongres Luar Biasa),” ujar Achmad Yahya dalam keterangannya, Sabtu (6/2).
BACA JUGA: Andi Mallarangeng Teringat Orde Baru ketika Tahu Moeldoko Terlibat Kudeta Demokrat
Yahya juga menegaskan, proses KLB tidak gampang. Karena harus atas permintaan sebagian besar dari pemilik suara atau pimpinan-pimpinan di daerah.
Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tengah ini lebih lanjut mengungkapkan, ada dua persyaratan untuk menyelenggarakan KLB.
BACA JUGA: Andi Mallarangeng: Kawan Itu Berusaha Menjadi Ketum Golkar, Tetapi Ditolak
Yakni, atas permintaan majelis tinggi dalam hal ini diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Ini bisa saja terjadi, kalau Pak SBY menilai bahwa Mas AHY untuk kepentingan yang lebih besar. Bisa saja Pak SBY meminta, sebagai ketua majelis tinggi partai,” ucapnya.
KLB juga dapat terlaksana bila diminta oleh pimpinan-pimpinan daerah. Dengan persyaratan dua pertiga atau minimal 50 persen.
“Jadi enggak bisa serta-merta dilaksanakan KLB,” ucapnya.
Ia menyebut, orang luar partai Demokrat bisa saja menjadi pimpinan partai dengan cara mendaftar dulu.
“Contoh, saya dulu bukan kader Partai Demokrat. Kemudian saya diminta para kader jadi ketua. Ya saya mendaftar dulu jadi anggota. Setelah jadi anggota, kemudian saya dipilih jadi Ketua DPD Sulawesi Tengah,” katanya.
Achmad Yahya kemudian bicara peluang Moeldoko memimpin PD.
Menurutnya, peluang sangat terbuka. Karena PD merupakan partai terbuka.
Caranya harus mendaftar jadi anggota Partai Demokrat terlebih dahulu.
“Begitu dia (Moeldoko) punya kartu anggota (KTA), baru dia mendaftar jadi ketua umum. Jadi kalau enggak ada KTA, ya enggak bisa,” katanya.
Yahya juga mengatakan, dukungan kepada Moeldoko untuk menjadi ketum Partai Demokrat baru sebatas wacana dari sejumlah kader dan belum merupakan keputusan bersama.
“Pak Moledoko sendiri belum ada kepikiran untuk menjadi Ketum Demokrat. Itu baru wacana kader internal,” katanya.
Dia menyebut, Moeldoko merupakan sosok biasa. Kendati di mata publik, Moeldoko dikenal profesional dan terbuka kepada siapa saja.
Sosok Moeldoko juga dikenal sangat perhatian kepada perkembangan Partai Demokrat dan bisa diterima oleh semua pihak. Apalagi Moeldoko mantan Panglima TNI yang kapabel.
“Orangnya sih biasa saja, tetapi untuk perhatian kepada Demokrat ada. Itu, iya. Sejauh ini Pak Moeldoko belum pernah menyatakan ingin jadi ketua umum. Belum pernah dengar, saya,” katanya.
Yahya melanjutkan, di internal partai Demokrat, banyak kader yang pantas menjadi ketum partai.
Di antaranya Marzuki Alie, Achmad Mubarok dan kader partai lainnya. Mereka, menurutnya, pantas dilihat dari sisi kemampuan.
Untuk itu, terkait isu kudeta, Yahya menyarankan internal Partai Demokrat, menanggapinya dengan bijak.
Karena akan berdampak baik, apabila ditanggapi secara positif. Namun dapat menjadi bumerang, apabila ditanggapi secara negatif.
“Jadi tergantung Mas AHY dalam berpolitik. Karena perubahan dalam politik sangat dinamis. Semua teori-teori itu tidak berlaku. Dibutuhkan kedewasaan dan kematangan,” pungkas Yahya.(gir/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang