jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai partainya sedang diuji oleh penguasa lewat instrumen hukum.
Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan awak media di sela-sela mendampingi Presiden Kelima RI Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri meninjau pameran seni karya Dolorosa Sinaga di Gedung Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).
BACA JUGA: KPK Buka Peluang Periksa Lagi Ketua Demokrat Sumut Terkait Kasus Korupsi DJKA
Hasto mengatakan sebenarnya tidak ada permasalahan bagi penegak hukum melakukan kerjanya. Namun, Hasto mengingatkan bahwa pentingnya bagi lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalankan tugasnya dengan asas keadilan.
"Selama proses dilakukan dengan fair dengan keadilan, sebenarnya tidak ada persoalan. Tetapi ketika masuk agenda-agenda politik kekuasaan, itulah yang menjadi persoalan untuk dicermati bersama," kata Hasto.
BACA JUGA: Usut Kasus Korupsi di Malut, KPK Panggil Petinggi PT Mineral Jaya Molagina dan Wasile
"PDI Perjuangan sudah biasa menghadapi berbagai ujian-ujian termasuk penggunaan instrumen hukum demi kekuasaan," tambah Hasto.
Hasto mencontohkan adanya tekanan lewat instrumen hukum di Pilkada Serentak. Seperti di Pilkada Tulungagung pernah dilakukan operasi khusus untuk dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
BACA JUGA: 40 Calon Pimpinan dan Dewas KPK Lulus Tes Tertulis, Berikut Nama-namanya
"OTT yang penuh dengan muatan kepentingan politik, ternyata rakyat tetap memenangkan calon dari PDI Perjuangan," jelas Hasto.
Seperti diketahui, menjelang kontestasi Pilkada Serentak 2024, KPK banyak memanggil dan memproses hukum kader PDIP.
Hasto sendiri pernah dipanggil oleh KPK terkait kasus yang menjerat Harun Masiku.
Terbaru, KPK juga melakukan penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang. KPK bahkan memanggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu yang merupakan kader PDIP. (tan/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Geruduk KPK, Massa Minta Dinasti Politik di Kaltim Ini Diproses Hukum
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga