jpnn.com - JAKARTA - Wacana reshuffle belum mereda, bahkan semakin panas. Pernyataan kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyebut dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) layak dicopot, menyulut reaksi keras dari kader partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu.
Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI H Cucun Ahmad Syamsurizal secara tegas menyatakan akan melawan jika kursinya dikurangi demi menampung PAN.
BACA JUGA: Kaget DWP Disebut Kena OTT KPK, Tjahjo: Dia Kaya, Suaminya Terpandang
"Kalau memang mau mendapat kursi (menteri) bukan begitu caranya. Kami kecewa dan gak bakalan rela kader kami digeser oleh PAN," tegasnya kepada INDOPOS (Jawa Pos Group) di gedung DPR RI Jakarta, kemarin (13/1).
Dia pun menyindir PAN seharusnya malu dengan terus mendorong adanya reshuffle. Jika tidak ingin dikatakan sebagai penumpang gelap, maka PAN diimbau tunjukan dulu kesetiaannya dalam mendukung kebijakan pemerintah di parlemen.
BACA JUGA: Menteri Ini Dulu Miskin, Dua Tahun Tidur di Masjid
"Pada saat kampanye mereka (PAN) gebukin Jokowi dengan isu SARA-nya. Saya berharap PAN sadar diri. Kalau mau masuk buktikan kinerja dan loyalitasnya di DPR bantu partai koalisi untuk mendukung pemerintah supaya manfaat program-programnya bisa cepat dirasakan oleh rakyat," cetusnya.
Atas dasar itu, Cucun meyakini Presiden Jokowi akan bijak menghargai siapa yang berkeringat, berjuang dan berdarah darah untuk kemenangannya saat Pilpres 2014 lalu. "Jangan sampai mau jadi penumpang gelap tanpa susah payah, tetapi mau geser-geser orang," ujarnya.
BACA JUGA: Inilah Sosok Aktivis Lingkungan yang Dipilih Jokowi jadi Kepala BGR
Sebelumnya kader senior Muhammadiyah yang juga kader PAN Djoko Susilo menafsirkan bahwa jatah menteri dari PKB yang ada di kabinet akan berkurang. "Alasan utamanya kalau sebuah kursi menteri itu direshuffle kemungkinan besar menteri dari partai itu kurang menunjukkan kinerja yang optimal," kata Djoko saat menghadiri seminar bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah, di Surabaya, Sabtu (9/1).
Mantan Duta Besar Indonesia di Swiss ini mengatakan, kemungkinan besar menteri dari PKB yang akan dievaluasi oleh Presiden Jokowi antara lain, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. "Yang mendapaatkan evaluasi, kemungkinan jatahnya akan berkurang," jelasnya.
Selain menteri dari PKB, kata mantan anggota Komisi I DPR RI dari FPAN itu, ada nama menteri lainnya yang harus dievaluasi dari kabinet kerja sebelumnya karena diketahui lamban dalam menghadapi setiap permasalahan yang akan terjadi.
Namun demikian Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menegaskan jika pihaknya tidak ikut campur dalam reshuffle tersebut. Bahkan PAN tidak pernah minta-minta jatah menteri ke presiden. “Minta-minta jatah menteri itu tidak pantas, dan reshuffle hak prerogatif presiden,” ungkapnya. (dil/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wow.. Pengembalian Gratifikasi Dinas Ini Terbesar di KPK, Mencapai Miliaran
Redaktur : Tim Redaksi