jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mengadakan diskusi mengenai hambatan dan solusi untuk optimalisasi bisnis kehutanan.
Diskusi diselenggarakan menyikapi Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membuka peluang bagi para pelaku usaha kehutanan untuk melakukan diversifikasi bisnis serta meningkatkan dampak terhadap aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.
BACA JUGA: Peringati HUT ke-54 dan Sosialisasi B20, KADIN Indonesia Menggelar Turnamen Golf
Waketum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan KADIN, Silverius Oscar Unggul mengatakan turunan UU Ciptaker memberikan panduan arah untuk menyelenggarakan pemanfaatan hutan dengan Multi Usaha Kehutanan (MUK).
"Sekarang satu izin, semua potensi di kawasan hutan itu bisa kami kelola, tidak hanya kayu, tetapi juga enviromental services, karbon, hingga argo forestry juga bisa garap," kata Silverius di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (29/9).
BACA JUGA: Menuju Kejayaan Bisnis Kehutanan Indonesia
Namun, lanjutnya dalam pelaksanaan di lapangan, pelaku usaha kehutanan sering mendapatkan berbagai kendala.
"Karena masih banyak kami yang selama ini bisnis kayu saja kemudian ada peluang seperti ini kami lihat peluang dan hambatannya seperti apa," lanjutnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Soewarso menjelaskan pengusaha kehutanan mengalami banyak kendala berkaitan dengan aspek teknis, aspek kebijakan, maupun infrastruktur termasuk SDM.
Dia menjelaskan adanya perubahan paradigma di kalangan pengusaha kayu yang semula fokus pada produk sekarang memiliki banyak peluang mengoptimalkan nilai lahan.
"Jadi, pendekatan sekarang bukan hanya komoditas kayu saja, tetapi semua landscape dalam perizinan itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan optimalisasi nilai lahan yang selama ini sangat kecil," jelas Soewarso.
Dia juga menyebutkan permasalahan lainnya ialah pangsa pasar terkait produk bukan kayu.
Selain itu, dia juga menyebutkan permasalahan yang lainnya ialah kendala infrastruktur.
"Kami diberikan peluang mengoptimalkan potensi hutan, tetapi kawasannya dengan segala keterbatasan infrastruktur sehingga memerlukan biaya yang besar dan pasti tidak bisa bersaing di pasar," pungkas Soewarso.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra