jpnn.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendorong percepatan dan penyelarasan antara program pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan sistem transportasi yang efisien.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, antara pemerintah dengan para pelaku usaha harus sejalan.
BACA JUGA: Membedah Arti Penting Marketplace Bagi UMKM
Untuk itu, Kadin Indonesia mengusulkan memperoleh zero subsidi BBM dan mengalihkannya menjadi subsidi biaya transportasi langsung ke masyarakat. Alokasi subsidi bisa diarahkan kepada pengembangan sistem transportasi nasional.
Hal ini untuk mendukung pengembangan sistem transportasi yang efektif dan efisien, melalui subsidi penyelenggaraan angkutan.
BACA JUGA: Kadin Nilai Realisasi Investasi Rp 792 Triliun Sulit Tercapai
“Ini sebagai cara mendorong masyarakat mengubah pola transportasi dari kendaraan pribadi menuju transportasi masal atau angkutan umum,” katanya, Rabu (6/3).
Sementara itu, Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Darat sekaligus Ketua Umum DPP Organda Adrianto Djokosoetono menuturkan, zero subsidi BBM dengan menghapus subsidi bagi angkutan jalan raya dan menggantinya dengan mensubsidi masyarakat dalam penggunaan angkutan umum jalan raya.
BACA JUGA: Soal Royalti Minerba, Kadin Minta Pemerintah Tak Abaikan Iklim Investasi
Caranya dengan otoritas membeli jasa angkutan publik kepada operator.
Juga perlunya dukungan pemerintah dalam memberikan pembiayaan yang murah kepada bidang usaha angkutan darat, laut dan udara, serta fasilitas lainnya seperti jalur khusus angkutan umum, biaya tol khusus angkutan umum dan lainnya
Usulan ini selaras dengan sosialisasi peningkatan penggunaan angkutan umum, mengurangi kemacetan jalan raya dan meningkatkan keselamatan di jalan.
Pengembangan transportasi nasional juga membutuhkan pendekatan keterpaduan seluruh moda transportasi, dari angkutan jalan raya, angkutan laut, angkutan udara hingga kereta api, baik pendekatan kesiapan infrastruktur maupun pembinaan penyelenggaraannya.
“Dengan begitu, konektifitas inter dan antar moda dalam satu pengaturan, sehingga akan menghasilkan percepatan transportasi yang efisien," kata dia.
Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Laut Darmansyah Tanamas menambahkan, para pelaku usaha pelayaran masih dihadapkan tantangan dari sisi kebijakan moneter.
Para pelaku usaha transportasi laut membutuhkan dukungan dari perbankan nasional dalam pengadaan kapal dengan bunga yang kompetitif dan tenor panjang. Dengan begitu pengadaan kapal baru dapat lebih efisien.
“Kami membutuhkan skema pendanaan infrastruktur dengan bunga yang setara dengan obligasi negara, dan jangka waktu pinjaman yang panjang," tandas dia.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gaduh BP Batam, Kadin Siap Uji Materi ke MK
Redaktur & Reporter : Yessy