Kadin Fokus Mendukung Konektivitas Daerah

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengaku akan berupaya menunjang program pembangunan pemerintah dalam percepatan dan perluasan pembangungan ekonomiKarenanya, Kadin akan memfokuskan programnya pada penguatan ekonomi dan infrastruktur daerah

BACA JUGA: April, Konsumsi Premium Bakal Diperketat

Untuk itu, Ketua Umum KADIN Suryo Bambang Sulistyo mengaku, organisasinya telah berkoordinasi dengan pemerintah di bawah koordinasi Menko Perekonomian.

Hal itu disampaikannya dalam pembukaan Rapimnas Kadin di Hotel Ritz-Charlton, di Jakarta, Jumat (1/4)Sementara Rapimnas-nya sendiri, disebutkan akan dilangsungkan di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada 1-3 April 2011, dengan tema "Realisasi Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas untuk Akselarasi Ekonomi Daerah Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN".

Menurut Suryo, Kadin siap menghadapi tantangan yang akan dihadapi nantinya

BACA JUGA: Harga Terkendali, Maret Bisa Deflasi

Ini terkait kekurangan infrastruktur daerah, terutama dari sisi transportasi"Mesti diperhatikan, karena pembangunan daerah harus didukung dengan infrastruktur

BACA JUGA: Bunga Obligasi Rp 2 Triliun

Rapimnas kali ini juga mengagendakan diskusi yang terfokus pada konektivitas daerah-daerah," ujarnya.

Suryo di kesempatan itu pun mengajak seluruh anggota dan jajaran Kadin, untuk berada posisi terdepan dalam mendukung pembangunan dan konektivitas daerah"Kebijakan penguatan dunia usaha di daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah juga, sehingga masyarakatnya lebih mapan," ujarnya.

Sebelumnya, Anindya N Bakrie, Ketua Steering Committee (SC) Rapimnas menyatakan, Kadin senantiasa mendukung program pemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasionalSementara, usai pembukaan yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, dilaksanakan pula penandatanganan MoU antara Kadin dengan 7 (tujuh) kementerianMasing-masing yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal(sto/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kadin Desak Perbankan Perhatikan UMKM Perkebunan