jpnn.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Jakarta Pusat (Jakpus) kecewa kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terkait penunjukan Blessmiyanda menjadi Kepala BPPBJ.
Keputusan Gubernur Anies mempromosikan Blessmiyanda menjadi Kepala BPPBJ, menciderai perasaan kalangan pengusaha. Pasalnya pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017, Blessmiyanda menyuarakan penghapusan lelang konsolidasi. Dan itu sangat merugikan pengusaha menengah dan kecil.
BACA JUGA: Satu Lagi, Presiden Jokowi Resmikan Tol Depok-Antasari
“KADIN Jakarta Pusat sangat kecewa atas keputusan Gubernur Anies yang menunjuk pejabat bermasalah, yang pernah dicopot dari jabatannya oleh Gubernur Djarot Saiful Hidayat, kini justru dipromosikan menjadi Kepala BPPBJ,” kata Ketua KADIN Jakarta Pusat Victor Aritonang, Kamis (27/9).
Victor menegaskan, pengangkatan Bless tidak tepat. karena, menurutnya Bless adalah pejabat yang berperan besar merugikan banyak pengusaha kecil-menengah dan pelaku usaha UMKM dibalik penerapan lelang konsolidasi.
BACA JUGA: Reklamasi: Anies Pastikan Pulau Sedayu dan Podomoro Aman
“Dia pada awal pemerintahan Gubernur Anies dan Wagub Sandiaga juga pernah menolak rencana Pemprov untuk menghapus kebijakan lelang konsolidasi,” katanya.
Padahal, lanjut Victor lelang konsolidasi merupakan penggabungan proyek-proyek sejenis bernilai kecil, sehingga memiliki nilai besar, telah mematikan pengusaha-pengusaha maupun kontraktor menengah dan kecil untuk menggarap proyek tersebut karena tak memenuhi kriteria klasifikasi.
BACA JUGA: Fahira Idris: Anies Mengembalikan Kedaulatan Jakarta
Blessmiyanda sebelumnya merupakan Kepala BPPBJ pertama di Pemprov DKI. Dia menjabat di era Gubernur Ahok pada tahun 2015, dan dicopot di era Gubernur Djarot Saeful Hidayat.
Bila dilihat lebih ke belakang lagi, pada masa Gubernur Ahok, kinerja Kepala BPPBJ DKI Blessmiyanda sendiri cukup sering disorot. Pada tahun 2016, Ahok sempat mengeluhkan penyerapan APBD 2016 yang lamban dan meminta Blessmiyanda mengevaluasi kendala yang menghambat penyerapan APBD 2016.
Hal yang sama diungkapkan Anggota Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD DKI Taufik Azhar. Ia meminta Pemprov DKI konsisten dengan rencana penghapusan lelang konsolidasi. Karena, menurutnya banyak kalangan pengusaha yang mengadu saat reses.
“Pak Anies kami sarankan mengevaluasi sistem lelang konsulidasi tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan, banyaknya pengangkatan Pelaksana tugas (Plt) di tiap SKPD bisa mempengaruhi penyerapan anggaran. Apalagi, bila Plt tersebut merangkap jabatan.
“Kalau tidak linier, bagaimana Plt bisa menggunakan anggaran. Sekalian saja didefinitifkan, kan wewenangnya penuh,” katanya.
Sementara terkait pengangkatan Blessmiyanda sebagai Plt Kepala BPPBJ, Yani meminta agar Gubernur DKI Jakarta melakukan evaluasi ulang. Pasalnya, keputusan itu banyak mendapat penolakan dari KADIN. “Sebaiknya ganti saja dengan yang lain,” tandasnya. (nas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anies Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta, Ini Kata Ketua DPR
Redaktur & Reporter : Adil