Kadin Minta Dukungan DPR Awasi ACFTA

JAKARTA - Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sharif Cicip Sutardjo meminta dukungan Komisi VI DPR untuk mengawasi pelaksanaan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) di Indonesia"Dukungan dari DPR ini sangat penting, agar Kadin bisa secara efektif mengawasi pelaksanaan ACFTA," pinta Sharif dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPR dengan Kadin, dipimpin Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/4).

Tanpa dukungan dari DPR, lanjut Sharif, sulit bagi Kadin untuk sesegera mungkin mendeteksi dan menindaklanjuti berbagai kejanggalan yang sangat mungkin terjadi

BACA JUGA: BP Migas Baru Pastikan Produksi 917 BPH

"Suka atau tidak, saat ini ada kecurigaan dari pihak pemerintah bahwa pengawasan yang akan dilakukan Kadin tendensiusPadahal substansi pengawasan oleh Kadin dalam rangka meningkatkan daya saing produk-produk nasional dan melindungi pasar dalam negeri," tegasnya.

Di tempat yang sama, Airlangga menegaskan agar Kadin juga tetap mencermati renegosiasi lanjutan terkait dengan 228 tarif komoditi yang telah disepakati untuk diupayakan secara maksimal terhadap ketersediaan dan kontinyuitas suplai energi (minyak, gas, listrik dan lain-lainnya) bagi industri nasional dengan harga bersaing

BACA JUGA: Pertamina Temukan Cadangan Gas Baru

"Sebagai pelaku pasar, Kadin kita harapkan konsisten mencermati renegosiasi 228 tarif komoditi," tegasnya.

"Selain itu, perbaikan dan efisiensi infrastruktur laut dan darat serta perbaikan sistem distribusi dan logistik pelabuhan, jalan raya, kereta api dan pergudangan, serta infrastruktur pendukung lain seperti jalan dari sentra-sentra produksi ke pelabuhan utama maupun pelabuhan-pelabuhan feeder, perlu diperhatikan," imbuh Airlangga.

Demikian juga halnya dengan proses pengambilan keputusan yang tepat dan cepat untuk peningkatan daya saing dan perlindungan pasar dalam negeri, termasuk injury (bea masuk dan anti dumping), yang lebih didahulukan daripada menunggu perumusan kebijakan yang dipandang komprehensif"Peningkatan iklim usaha yang kondusif, antara lain melalui pemberian insentif fiskal, (serta) perluasan peraturan investasi yang transparan, efisien dan berdaya saing," tegas Ketua Komisi VI itu.

Sementara, anggota Komisi VI DPR RI, Ida Ria dari Fraksi Demokrat, menyambut positif permintaan Kadin agar DPR memberikan dukungan penuh

BACA JUGA: PLN Ubah Cara Pembelian Batubara

"Kita pasti memberikan dukungan sebagaimana yang dimintakan Kadin, supaya pengawasan bisa terlaksana secara efektif dan efisien agar pasar dalam negeri dan persaingan bisa berjalan secara seimbang," katanya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bandara Soetta Siapkan Kulkas Siap Saji