jpnn.com, JAKARTA - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) khawatir Kementerian Agama (Kemenag) menjadi instansi pemerintah yang memecah belah umat Islam.
Sebab, penerbitan daftar 200 mubalig yang tepercaya untuk berdakwah telah membuat polemik di tengah-tengah masyarakat.
BACA JUGA: Ketua MPR Minta Menag Cabut Daftar Nama 200 Mubalig
"KAHMI berharap pemerintah jadi pemersatu dari semua pandangan aliran dan paham khususnya di umat Islam. Sehingga Kemenag benar-benar bisa jadi tempat untuk fasilitator dan regulator sistem keragaman. Bukan sebaliknya," kata Presidium Majelis KAHMI Kamrussamad di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/5).
Namun demikian, kata Kamrussamad, KAHMI mendorong Kemenag agar menjelaskan secara komprehensif kepada masyarakat luas asal muasal penerbitan 200 mubalig itu.
BACA JUGA: Pemerintah Seperti sedang Mengadu Domba Ulama
"Kalau atas dasar like or dislike ga pantas rekomendasi itu diterbitkan. Tidak pantas kalau ada aspek dekat tidak dekat. Itu harus dipertanyakan," kata Kamrussamad.
Kamrussamad juga mengatakan, jika Kemenag memetakan 200 ulama itu berdasarkan pendidikan dan keilmuannya, maka hal itu termasuk dalam kategori wajar.
BACA JUGA: Keluarkan Rilis 200 Mubalig, Kemenag Dicap Rugikan Pendakwah
"Tetapi kami minta Kemenag tidak menimbulkan kebijakan kontroversi," kata dia. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sejumlah Ulama Minta Dicoret dari Daftar 200 Mubalig Kemenag
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga