jpnn.com, JAKARTA - Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD-PBNU) KH Maman Imanulhaq menilai kebijakan Kementerian Agama merilis 200 mubalig bisa merugikan para juru dakwah.
"Terjadi polarisasi di kalangan umat, menimbulkan kecurigaan adanya diskriminasi oleh penerintah dan juga merugikan sebagian mubalig," kata Kiai Maman dikonfirmasi jpnn.com, Minggu (20/5).
BACA JUGA: Sejumlah Ulama Minta Dicoret dari Daftar 200 Mubalig Kemenag
Sebagai wakil pemerintah, Kemenag berkewajiban menjadi mediator sekaligus fasilitator dengan membuat kriteria-kriteria para mubalig tampil di muka publik, termasuk di media televisi sekalipun.
Kiai Maman menyebut ada tiga kriteria minimal yang harus dipenuhi para mubalig. Pertama, memiliki dasar keislaman yang kuat serta referensial dengan Alquran dan hadis. Tidak boleh dia berfatwa dengan sesuatu yang tidak ada referensinya.
BACA JUGA: Apakah yang di Luar Daftar 200 Mubalig Tak Boleh Tablig?
"Nilai keislaman yang disebarkan adalah nilai yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Ini penting jangan sampai nanti ada penceramah yang dia tiba-tiba, anti-tradisi, mengkafirkan orang lain, memecah belah," ucap Kiai Maman.
Kriteria kedua adalah ke-Indonesia-an dan ketiga nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, katanya, Kemenag tidak perlu membuat dan merilis 200 nama mubalig tersebut.
BACA JUGA: Jika Tembus 200 Ribu Mubalig, Jokowi Bakal Diuntungkan
"Kemenag tidak perlu merilis, tidak perlu membuat sertifikat, yang perlu adalah membuat kriteria-kriteria itu, sehingga siapa pun mubalignya, siapa pun dainya yang tidak memenuhi kriteria itu tidak perlu diundang oleh siapa pun," tegasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rilis 200 Nama Mubalig Mestinya Didahului Sosialisasi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam