jpnn.com, JAKARTA - Pemantau Pemilu 2024 temukan banyak TPS yang tidak layak. Menurut Ketua Kordinator Nasional Perkumpulan Pemantauan Pemilu Kongres Advokat Indonesia (KAI) Erman Umar, patut diduga ada korupsi dalam pengadaan tempat pemungutan suara (TPS).
"Dugaan korupsi ini juga kami masukkan dalam temuan atau laporan prioritas tentang pelaksanaan Pemilu, sebab biaya untuk pendirian TPS telah ada dan dibayarkan oleh negara," kata Erman, Rabu (21/2), kepada wartawan, saat di Kantor KPU RI, Jakarta.
BACA JUGA: Bawaslu Cabut Izin Lembaga Pemantau Pemilu Penyedia Situs Jurdil2019.org
"Tapi, banyak TPS yang tidak layak, dibangun dengan tenda seadanya atau diselenggarakan di lingkungan sekolah sehingga tidak harus mendirikan tenda," sambung Erman.
Di samping itu ada sisa kertas suara yang disalahgunakan untuk menambah suara calon di Pemilu Presiden (Pilpres), maupun Pemilu Legislatif (Pileg).
BACA JUGA: Waduh...Belum Ada yang Mendaftar sebagai Pemantau Pemilu
Pihaknya pun meminta agar BPK RI memberikan perhatian terhadap hal ini.
"Hasil pemantauan di lapangan kertas suara sisa ini terkadang dimainkan oleh KPPS untuk menambah suara baik paslon (Pilpres) maupun Pileg sehingga kertas suara sisa ini menjadi permainan di tingkat penyelenggara Pemilu," imbuh Erman.
BACA JUGA: Ratusan Petugas KPPS Meninggal, Pemantau Pemilu Siap Lapor ke Mahkamah Internasional
Kehadiran Erman dkk sendiri, guna memberikan rekomendasi ke KPU RI perihal hasil kerja pemantauan mereka.
Perkumpulan Pemantauan Pemilu KAI sendiri merupakan kelompok pemantau pemilu dari unsur organisasi advokat yang terdaftar resmi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Di samping itu, Advokat Pemantau Pemilu ini juga mendapati adanya tinta yang digunakan usai mencoblos, yang mudah hilang. Hal ini memunculkan kecurigaan.
"Ketika pagi mencoblos, sorenya habis mandi sudah hilang tak tersisa, hanya di ujung kuku saja. Apalagi kalau dihilangkan dengan sabun mudah sekali hilang," tandasnya.
Kondisi tersebut dinilai janggal. Perkumpulan Pemantauan Pemilu KAI menduga adanya pengadaan tinta yang keliru, atau KPU RI dengan sengaja mengurangi standar kualitas tinta Pemilu.
"Perlu adanya komitmen yang kuat bagi stakeholders Pemilu agar lebih memperhatikan fenomena seperti politik uang, ujaran kebencian atau hate speech, SARA, pemenuhan hak bagi disabilitas," ungkap Sekretaris Nasional Perkumpulan Pemantauan Pemilu 2024 KAI, Angga Busra Lesmana, SH, MH.
Perkumpulan Pemantauan KAI juga merekomendasikan agar dipenuhinya hak atas kesehatan dan keselamatan bagi penyelenggara Pemilu.
"Sebabnya kami nilai hak-hak kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilu tersebut relatif kurang dipenuhi," tandas Angga. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif