jpnn.com, PALANGKA RAYA - Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, bukan lagi sekadar wacana.
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menyatakan, Pemerintah Provinsi Kalteng sangat menyambut baik keinginan pemindahan ibu kota negara yang sudah lama digagas Presiden pertama RI Soekarno itu.
BACA JUGA: Jokowi Instruksikan Mengkaji Pemindahan Ibu Kota Negara
Bahkan, Pemprov juga telah melakukan persiapan-persiapan dalam rangka mendukung percepatan realisasinya.
Beberapa persiapan yang telah dilakukan, jelas Sugianto, pemerintah daerah telah mengalokasikan kawasan yang akan dijadikan ibu kota.
BACA JUGA: Djarot Bukan tak Setuju Ibu Kota Pindah, tapi...
“Sebagaimana arahan langsung Pak Presiden juga, kita sudah melakukan persiapan-persiapan dalam rangka mendukung percepatan realisasi pemindahan ibu kota ini,” kata Sugianto, seperti diberitakan Kalteng Post (Jawa Pos Group).
Selain lahan, pihaknya menyiapkan infrastruktur jalan dengan membuka jalur agar semua terhubung. “Juga peningkatan tonase jalan,” imbuhnya.
BACA JUGA: Ibu Kota Negara Akan Dipindah, Begini Komentar Ahok
Dengan dukungan pemerintah pusat, sambung dia, saat ini prosesnya telah mulai dilaksanakan adalah peningkatan pembangunan ekonomi melalui program-program strategis.
“Bahkan beberapa program strategis nasional di bidang ekonomi dan infrastruktur telah diarahkan ke Kalteng. Hal itu untuk mempersiapkan agar kita bisa lebih cepat mandiri,” ujarnya.
Selain persoalan kepadatan yang melanda Jakarta, salah satu alasan utama pertimbangan perlunya pemindahan ibu kota negara adalah faktor ekonomi.
Tidak meratanya pertumbuhan ekonomi antara Pulau Jawa dan daerah luar jawa, menjadi alasan utama.
Hal itu sebelumnya diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengenai alasan keinginan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota Negara.
Menurut Bambang, setelah penerapan otonomi daerah, harus diakui bahwa peran Pulau Jawa dalam menyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) justru semakin naik.
Sementara daerah-daerah luar Jawa termasuk Kalimantan, justru mengalami penurunan.
Saat ini Pulau Jawa masih menyumbang 54 persen dari PDRB Indonesia, dan daerah seperti Kalimantan justru cenderung menurun.
“Karena itu Pak Presiden menilai sudah saatnya perlu melakukan penyeimbangan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi ini, sehingga semua daerah bisa merata,” ujar dia saat menjawab pertanyaan Kalteng Pos ketika berada di Palangka Raya, Kamis (6/4) lalu.
Pemerintah menilai saat ini beban Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus ekonomi Indonesia, membuatnya semakin tidak efektif lagi.
“Dengan beban yang ada saat ini dan itu terus meningkat, kita nilai sudah tidak efisien lagi untuk menjalankan pusat roda pemerintahan yang efektif dan solid. Untuk itu, kita harus segera membangun pusat perekonomian yang baru dan itu dipilih di luar Jawa,” jelas Bambang.
Selain pertimbangan ekonomi tersebut, lanjut Bambang, dipilihnya Palangka Raya sebagai calon lokasi ibu kota negara, adalah pertimbangan sejarah dan geografis.
“Tentang Palangka Raya yang akan menjadi ibu kota ini kan sudah tercetus oleh founding father kita Bung Karno dulu. Yang tentunya itu dicetuskan bukan begitu saja tanpa alasan dan pertimbangan matang,” sebut dia.
Sementara itu, Direktur Perkotaan Perumahan dan Permukiman Bappenas Tri Dewi Virgiyanti menyatakan, Bappenas akan mempercepat kajian awal rencana tersebut selama tiga bulan.
“Semula direncanakan akhir tahun, tapi kita akan percepat dan diharapkan rampung pada Agustus nanti,” ujarnya.
Meski demikian, kata Virgi, tak menutup kemungkinan ada daerah lain selain Palangka Raya yang menjadi pilihan calon ibu kota negara.
"Kami tidak bisa pastikan bahwa Palangka Raya pasti jadi ibu kota. Cuma kami akan kaji secara menyeluruh. Dari situ kita akan tahu apakah rencana ini bisa diterapkan atau tidak perlu diteruskan. Dari situ kita akan membuat perencanaan lanjutan," kata Virgiyanti. (nto/alh/c2/abe)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ibu Kota Boleh Pindah, Biaya Jangan jadi Beban Daerah
Redaktur & Reporter : Soetomo