jpnn.com, JAKARTA - Konsep Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub DKI Sandiaga Uno tentang kredit kepemilikan rumah DP (Down Payment) Rp 0 atau nol persen, tercoreng oleh kontraktornya. Proyek rumah DP 0 persen harus dievaluasi. Sebab, PT Totalindo Eka Persada (TEP), selaku kontraktor diduga telah melakukan monopoli.
Kemarin, Komite Anti-Korupsi Indonesia (KAKI) mengadukan PT TEP selaku kontraktor program rumah DP Rp 0 ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
BACA JUGA: Moeldoko Ajak Masyarakat Pantau Peredaran Beras
Arifin Nur Cahyono selaku Ketua Umum KAKI, mengatakan banyak kejanggalan dalam proses pelaksanaan pembangunan rumah DP Rp 0. TEP ditunjuk langsung sebagai pelaksana proyek yang berlokasi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Arifin menduga ada persekongkolan antara Dinas Perumahan Pemprov DKI Jakarta dengan kontraktor. TEP dipilih tanpa ada proses tender.
BACA JUGA: KPPU Dorong Pemprov Jatim Buka Pasar Beras Induk di Surabaya
“Kami berharap KPPU segera memeriksa proses penunjukan langsung TEP sebagai kontraktor rusun DP Rp 0," kata Arifin.
Selain itu, Arifin juga menyorot rekam jejak TEP yang kurang begitu cemerlang. Ketika menggarap Rusunawa di Nagrak, Marunda, Jakarta Utara, justru mangkrak. Padahal, rusunawa milik Pemprov DKI itu ditargetkan rampung 20 Desember 2017, namun hingga 13 Februari 2018 belum kelar juga.
BACA JUGA: Sandi Bidik PIK untuk Lahan Rumah DP 0 Rupiah
Berdasarkan catatan ini, kata Arif, KAKI melaporkan kedua pihak tersebut ke KPPU. Dengan adanya penunjukan langsung, diduga menyalahi Undang Undang Persaingan Usaha Nomor 5 tahun 1995 terkait tender.
Selain itu, KAKI juga berniat melaporkan ke KPK terkait pembangunan Rusunawa di Nagrak Marunda dan Rusunawa yang dibangun di Jalan KS Tubun. "KAKI menyakini pasti ada dugaan korupsi dan mark up di proyek tersebut," ujarnya.
Seperti diketahui, jejak rekam Totalindo Eka Persada ‘kurang baik. Hal ini terbukti dari beberapa proyek pembangunan yang dia garap di Pemprov DKI banyak yang bermasalah. Dikutip dari web.totalindo.co.id, perusahaan kontraktor ini dipimpin oleh Donald Sihombing sebagai direktur utama dengan jajaran komisaris Erry Firmansyah, Sabang Merauke Sihombing dan Saut Irianto Rajagukguk.
Totalindo pernah ‘bermasalah’ dalam pembangunan Proyek Tower 1 sampai 5 di Rusun Nagrak-Marunda, Jakarta Utara. Proyek yang dikerjakan di era Ahok-Djarot ini disebut-sebut tendernya bermasalah.
Seperti dalam prospektus IPO-nya dan dalam penjualan sahamnya yang berkode TOPS, harga saham PT Totalindo Eka Persada mengalami kenaikan yang tidak wajar. Lalu, Totalindo juga pernah memenangi tender Rusun K.S. Tubun pada 2016. Proyek itu seharusnya sudah selesai pada Desember 2016 tapi molor. Tragisnya kualitas kedalaman fondasi rusun tak sesuai dengan permintaan pemerintah DKI, yakni 30 meter. Tapi, Totalindo hanya membuat fondasi sedalam 20 meter.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sandiaga Incar PIK Untuk Lahan Rumah DP 0 Rupiah
Redaktur & Reporter : Friederich