jpnn.com - JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menganggap majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta berlebihan dalam mengadili sengketa kepengurusan Partai Golkar. Menurutnya, majelis hakim telah membuat putusan yang berada di luar kewenangan PTUN.
"PTUN membahas dan memutuskan sesuatu di luar kewenangannya. Tampaknya hakimnya terlalu bersemangat," kata Yasonna melalui pesan singkat, Senin (18/5).
BACA JUGA: Kubu Agung Minta KY Periksa Majelis Hakim PTUN
Tindakan berlebihan majelis yang dimaksud Yasonna, salah satunya adalah dijadikannya keikutsertaan Partai Golkar di pilkada serentak dalam pertimbangan majelis. Dia menilai hal itu tidak relevan dengan objek sengketa perkara, yakni SK Menkumham tentang perubahan kepengurusan Partai Golkar.
Dia juga mengkritisi sikap majelis yang memberi penilaian terhadap putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG). Padahal, kata Yasonna, PTUN harusnya hanya menilai apakah SK Menkumham sesuai dengan putusan MPG atau tidak.
BACA JUGA: Zulkifli Dorong Jokowi Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu
"PTUN tidak berwenang menilai apa yang diputuskan mahkamah partai, itu di luar kewenangan. PTUN seharusnya hanya menilai apa yang saya sudah memutuskan sesuai dengan keputusan MPG atau tidak," pungkasnya.(dil/jpnn)
BACA JUGA: Eksekusi Mati Gelombang Ketiga Belum Jelas
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Kembangkan Lumut jadi Alternatif BBM
Redaktur : Tim Redaksi