jpnn.com - JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) tentang pengesahan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol, Jakarta pimpinan Agung Laksono.
Putusan ini dibacakan Ketua Majelis Hakim PTUN, Teguh Satya Bhakti dalam sidang putusan, Senin (18/5), yang dihadiri Wakil Ketua Umum DPP Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid dan Aziz Syamsuddin, serta Agung Laksono dari kubu Munas Ancol.
BACA JUGA: PTUN Batalkan SK Menkumham, Ical Ketum Golkar
Putusan tersebut disambut teriakan Allahuakbar dan nama ARB (Aburizal Bakrie). Bahkan, Waketum DPP Golkar Nurdin Halid langsung dipeluk erat para kader yang hadir ketika itu.
Bagaimana dengan Agung Laksono?
BACA JUGA: Marak Ortu Telantarkan Anak, Si Tenda Biru Sentil Menteri PPA
Terlihat, Agung dengan pengawalan ketat langsung meninggalkan ruang sidang bersama Zainuddin Amali, Sekjen versi Munas Ancol yang telah dianulir oleh PTUN. Namun Agung masih sempat memberikan statemen bahwa pihaknya menunggu sikap Menteri Hukum dan HAM.
"Ya tunggu dari Kementerian Hukum dan HAM, kemungkinan besar akan banding," kata Agung, singkat. Dia lalu beranjak menuruni tangga gedung PTUN. (fat/jpnn)
BACA JUGA: PTUN Batalkan Putusan Menkumham, Yasonna Bisa Dipecat
BACA ARTIKEL LAINNYA... Proses Seleksi JPT Cukup 15 Hari
Redaktur : Tim Redaksi