jpnn.com, LANDAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Landak sebagai kabupaten strategis konvensional alias kawasan industri.
“Tinggal dilaksanakan beberapa hal yang masih dalam pembenahan. Infrastruktur dan lahan yang perlu dibenahi. Semua proses sudah berjalan, tinggal action saja,” Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalbar Muhammad Ridwan, Kamis (28/7).
BACA JUGA: Cetak Tenaga Kerja Terampil, HKI Kerjasama Dengan SMK
Kabupaten Landak merupakan pecahan dari Kabupaten Pontianak.
Kabupaten Landak beribu kota di Ngabang dan memiliki luas 9.909,10 kilometer persegi atau sekitar 6,75 persen dari luas wilayah Kalbar.
BACA JUGA: Ramai-Ramai Buka Lowongan Kerja, Industri Batam Mulai Bergairah
Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan kawasan industri Landak adalah hijau, terpadu dan kompetitif.
Hijau berarti kawasan industri ini dibangun dengan mempertimbangkan lingkungan hidup.
BACA JUGA: Sektor Industri Batam Terus Berkembang, Sebulan Rekrut 800 Pekerja
Terpadu berati kawasan industri ini mengintegrasikan berbagai aktivitas, baik primer (industri) maupun pendukung seperti jasa dan fasilitas umum.
Sedangkan kompetitif berarti kawasan industri ini mampu bersaing dengan kawasan industri lain, baik di tingkat lokal maupun nasional.
“Kami juga berharap adanya komitmen bersama pemerintah pusat, segera melanjutkan apa yang jadi program strategis nasional itu,” harap Ridwan.
Di sisi lain, Kalbar merupakan wilayah perkebunan sawit yang tak kalah dengan wilayah Indonesia lainnya.
Karena itu, pemerintah pusat diharapkan mempercepat keberadaan pelabuhan bongkar muat internasional.
Dengan begitu, Kalbar turut menikmati pemasukan pendapatan daerah dari sektor sawit.
Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan, Florentinus Anum mengatakan, ekspor minyak mentah sawit atau crude palm oil (CPO) asal Kalbar mencapai Rp 12 triliun pada 2016 lalu.
Namun, ekspor CPO ke negara tujuan tidak melalui pelabuhan di Kalbar.
“Karena tidak ada pelabuhan yang representatif untuk bongkar muat di sini,” kata Anum.
Padahal, sebagai daerah penghasil sawit, mestinya Kalbar memperoleh bagi hasil yang masuk dalam kas daerah karena CPO dijual ke luar negeri. (Rizka Nanda/Hamka Saptono)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Dorong SMK dan Pesantren Ikut Mewujudkan Kemandirian Industri
Redaktur & Reporter : Ragil