jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pada 2021 makin gencar mengimplementasikan program Merdeka Belajar.
Jika pada 2020 hanya dihasilkan enam episode, masuk tahun kedua pandemi COVID-19 ada delapan sehingga total 14 episode Merdeka Belajar.
BACA JUGA: Tampilan Akun SSCASN Bikin Guru Honorer Gusar, Ada Tes PPPK Tahap 3?
Catatan JPNN.com, berikut ini kebijakan Nadiem Makarim sepanjang 2021 yang menghentak:
1. Kampus Merdeka
BACA JUGA: Puluhan Honorer K2 Tertipu Orang Mengaku Staf KSP, Setor Uang demi SK PNS & PPPK
Kemendikbudristek memberikan dana hibah bagi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk riset serta pengabdian masyarakat.
Diharapkan tercipta 50 ribu mahasiswa berwirausaha, 400 ribu mahasiswa Kampus Merdeka, 660 program studi terkait inovasi pembelajaran digital, serta pengembangan kelembagaan perguruan tinggi.
BACA JUGA: Kaleidoskop 2021: 12 Tokoh Honorer dalam Polemik PPPK, Beberapa Kerap Menangis
2. Program KIP Kuliah Merdeka
Nadiem Makarim mengungkapkan perubahan pada program KIP kuliah 2021. Perubahan itu berupa peningkatan besaran uang kuliah atau biaya pendidikan hingga mencapai Rp 12 juta per semester untuk program studi dengan akreditasi A.
Kemudian, peningkatan biaya hidup yang disesuaikan dengan indeks harga.
Dengan KIP Kuliah Merdeka, calon mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu menjadi lebih percaya diri untuk memilih prodi unggulan di perguruan tinggi terbaik.
Program ini mendapat sambutan positif dari dunia pendidikan terutama calon mahasiswa.
3. Kurikulum Baru
Mas Nadiem Makarim menyiapkan tiga opsi kurikulum nasional yang akan diberlakukan mulai 2022.
Kurikulum nasional ini memiliki tiga opsi kurikulum yang bisa dipilih satuan pendidikan untuk pemulihan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.
Pertama, kurikulum 2013. Kedua, kurikulum darurat (kurikulum 2013 yang disederhanakan). Ketiga, kurikulum prototipe.
Dalam pengembangan kurikulum prototipe, Kemendikbudristek melakukan penyusunan dan pengembangan struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, hingga asesmen.
Namun, untuk kurikulum prototipe ini satuan pendidikan, dalam hal ini guru, diberi otoritas sehingga sekolah memiliki keleluasaan.
Operasional pada kurikulum prototipe bisa dikembangkan di satuan pendidikan.
Kurikulum prototipe ini sudah diujicobakan di sekolah penggerak.
4. Guru Penggerak
Kemendikbudristek pada 2021 menargetkan menghasilkan sebanyak 19.624 guru penggerak.
Guru penggerak ini yang nantinya akan digadang-gadang mengisi jabatan kepala sekolah.
Program ini dikritisi PGRI karena tidak seimbangnya jumlah guru penggerak dengan kebutuhan kepala sekolah yang tersedia.
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi meminta status guru penggerak tidak dijadikan syarat utama.
5. Rekrutmen PPPK Guru
Program ini menjadi paling diburu para guru honorer di sekolah negeri, guru swasta, dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG).
Sebanyak 1 juta formasi disiapkan pemerintah. Sayangnya dalam pelaksanaan di 2021 banyak kendala yang ditemui.
Mulai dari data pokok pendidikan (Dapodik) yang bermasalah, formasi terbatas karena sekitar 500 ribu formasi tidak diusulkan Pemda hingga anggaran.
Sampai akhir tahun ini hanya 173 ribu PPPK guru yang dihasilkan. Itu pun masih proses pemberkasan penetapan NIP PPPK.
6. Sertifikasi Guru
Nadiem Makarim menargetkan tahun ini ada sertifikasi terhadap 10 ribu guru dan tenaga kependidikan.
Sayangnya program ini masih belum bisa dirasakan guru PPPK angkatan pertama (hasil rekrutmen 2019).
Sampai saat ini belum satu pun yang bisa mendapatkan Serdik, apalagi guru honorer negeri. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo
Reporter : Mesya Mohamad