jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai rezim pemerintahan Jokowi telah melakukan kezaliman terhadap rakyat karena menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Din mengingatkan, kebijakan tersebut berpotensi menjadikan masyarakat tidak patuh kepada pemerintah.
BACA JUGA: Cerita Ganjar Pranowo Bertemu Pemudik Lolos ke Kampung, Oh Ternyata
"Bahwa pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang tidak bijak. Keputusan itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata, dan hanya lahir dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyat. Di tengah kesusahan akibat wabah Corona, pemerintah menambah kesusahan itu," kata Din dalam keterangan yang diterima, Jumat (15/5).
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengharapkan pemerintah mau menarik kembali kebijakan yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung itu.
BACA JUGA: Makin Ngeri, Korban Corona Klaster Indogrosir Bertambah Lagi
Sebab, kebijakan ini sangat melukai perasaan rakyat.
"Kita menuntut pemerintah untuk menarik kembali keputusannya, karena kalau dipaksakan maka rakyat dapat melakukan pengabaian sosial atau social disobedience," kata Din.
BACA JUGA: Aa Gym Bertanya ke Dahlan Iskan, Bagaimana Rasanya Bisa Bertahan Hidup sampai Sekarang?
Din juga menanyakan pengelolaan BPJS Kesehatan selama ini.
Sebab, Din mencurigai dana masyarakat tidak digunakan sebagaimana mestinya.
"Patut dipertanyakan mengapa BPJS sering berutang kepada rumah sakit, ke mana uang rakyat selama ini? Jika benar uang itu dipakai untuk proyek infrastruktur, maka itu dapat dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat," tandas Din. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga