jpnn.com - SAMARINDA - Segudang harapan rakyat Kaltim disematkan di pundak Presiden Joko Widodo (Jokowi). Infrastruktur masih menjadi masalah klasik pembangunan provinsi ini. Jatah APBN memang naik setiap tahun, namun Pemprov Kaltim merasa belum memadai.
Dari hanya Rp 849,2 miliar pada 2010, anggaran pembangunan fisik dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun lalu sudah menyentuh angka Rp 3,4 triliun. Tapi, Plt Sekprov Kaltim Rusmadi menegaskan jumlah itu belum bisa mencakup pembangunan Benua Etam secara menyeluruh.
BACA JUGA: Mayat Tanpa Kepala Itu Ternyata Jasad Pria Suka Menolong
“Oke (anggaran Rp 3,422 triliun besar, Red), tapi tidak mungkin kami puas dengan angka yang ada,” jelasnya, kemarin.
Pemprov akan terus melobi pusat demi tambahan rupiah. Sebab masih banyak teriakan masyarakat, misalnya, soal jalan nasional yang rusak. Rusmadi mengatakan ini juga menjadi perhatian pemprov sejak lama.
BACA JUGA: Dikira Boneka Ternyata Mayat Pria Paruh Baya
“Hal itu yang perlu dikejar. Itu sebabnya Pak Gubernur bertemu pemerintah pusat,” ungkap mantan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (Unmul) ini.
Lagi pula, tak seperti jatah untuk infrastruktur, dana alokasi khusus (DAK) bagi Kaltim malah turun-naik. Padahal dalam perhitungan pemprov, kata Rusmadi, provinsi ini setidaknya membutuhkan anggaran Rp 26 triliun untuk membangun/memperbaiki jalan nasional di sekujur tubuh Benua Etam.
BACA JUGA: Gubernur Kaltara Tagih Janji Jokowi
Jokowi bukannya tak mendengar keluhan itu. Akhir pekan kemarin sebelum dilantik, mantan gubernur DKI Jakarta ini mengumpulkan seluruh koalisi partai pendukungnya hingga level daerah guna menyerap kebutuhan pembangunan. Termasuk DPD PDI Perjuangan Kaltim.
Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim Dody Rondonuwu, dirinya menyampaikan langsung aspirasi masyarakat daerah ini kepada Jokowi dalam pertemuan di rumah dinas gubernur DKI, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, tersebut.
Dody menyampaikan tiga poin penting pada kesempatan tersebut. Yakni, pembangunan Jembatan Pulau Balang (Penajam Paser Utara-Balikpapan), pengelolaan Blok Mahakam oleh Pertamina, serta penolakan pemipaan gas Kalimantan-Jawa (Bontang-Semarang).
Tiga usul Kaltim itu ternyata direspons positif. “Pak Jokowi mengiyakan. Juga meminta tolong kepada saya agar terus diingatkan soal pembangunan Kaltim,” ucap Dody.
Sebagai presiden, lanjutnya, Jokowi mengaku tentu tak bisa menyerap semua aspirasi pembangunan di Kaltim. Tetap ada prioritas.
“Seperti Blok Mahakam kemungkinan besar akan dikelola Pertamina,” terang wakil ketua DPRD Kaltim, yang juga menghadiri sertijab dari presiden ke-6 SBY ke presiden ke-7 Jokowi di Istana Negara kemarin.
Sebagai informasi, proyek Jembatan Pulau Balang diperkirakan rampung pada 2018. Tahun ini pusat menggelontorkan duit sebesar Rp 200 miliar. Jembatan ini diprediksi menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun.
Sementara, kontrak kerja Total E&P Indonesie dalam pengelolaan Blok Mahakam berakhir 2017 mendatang. Hingga kini, pemerintah pusat belum memutuskan nasib kontrak. Di lain hal, Pemprov Kaltim menuntut bagian saham atau participating interest (PI) 10 persen di blok kaya minyak dan gas bumi di lepas pantai Kukar itu.
Sedangkan, pemipaan jaringan gas dinilai berpotensi mengganggu pengembangan klaster industri berbasis dan kondensat di Kota Bontang.
Sementara itu, mulus-tidaknya kucuran dana bagi provinsi ini memang bukan semata wewenang Jokowi. Untuk mengegolkan, masih ada tembok besar di parlemen yang kini dikuasai kelompok “oposisi” Koalisi Merah Putih (KMP).
“Dia harus sanggup meyakinkan lawan politiknya,” tutur pengamat politik dari Unmul Lutfi Wahyudi, Ahad (19/10).
Jokowi dibekali modal bagus karena punya legitimasi cukup kuat dari rakyat. “Di sisi lain, Jokowi harus mampu menjawab besarnya ekspektasi dengan program dan kerja nyata,” lanjut Lutfi.
Hanya, pemerhati politik dari Unmul lainnya, Jauhar, menilai apa yang diperlihatkan parlemen sejauh ini merupakan hal wajar.
“Itu bentuk check and balance terhadap pemerintahan,” ucap dia.
Belakangan, langkah Jokowi dengan menyambangi para elite politik, terutama rival di pilpres lalu Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, juga merupakan jalan pemecah kebuntuan. Sehingga ke depan, tegas Jauhar, tantangan terbesar Jokowi adalah menjawab ekspektasi masyarakat yang begitu besar terhadap dirinya.
“Sudah waktunya Jokowi menjawab janji prorakyat dengan manifestasi dalam kerja nyata,” kata dia. (*/fer/ril/zal/k8)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bagasi Penumpang Lion Tujuan Batam Tertinggal di Yogyakarta
Redaktur : Tim Redaksi