Kampanye di Ponpres, Begini Reaksi Menag

Rabu, 17 Oktober 2018 – 12:20 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bertemu Ketum MUI KH Maruf Amin. Foto: Istimewa for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ikut merespons polemik soal larangan kampanye di Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikategorikan sebagai lembaga pendidikan.

Lukman menyatakan, karena ponpes sebagai lembaga pendidikan maka kampanye itu harus bisa dilihat dari perspektif yang utuh.

BACA JUGA: Kubu Jokowi Pengin Dispensasi Larangan Kampanye di Pesantren

"Sebagaimana politik itu kan ada politik kebangsaan, politik dalam pengertian makro, tapi ada politik dalam pengertian politik praktis. Maka di lembaga-lembaga pendidikan tidak terhindarkan bicara politik. Tapi politik dalam pengertian yang luas, politik kenegaraan, politik kebangsaan," kata Lukman.

Dia berpandangan, bagaimanapun juga siswa-siswi harus memiliki wawasan yang cukup mengenai politik yang luas tadi.

BACA JUGA: Kiai Maruf Amin Safari ke Yogya, Ponpes Tujuan Pertama

Tapi jika politik praktis, semestinya dihindari membicarakannya di lembaga pendidikan.

"Siswa-siswi itu harus terjaga, para guru-guru dan pendidik kita harus netral ketika memasuki wilayah politik praktis. Saya pikir itu," jelasnya.

BACA JUGA: Nusron Wahid Sewot Dengar KPU Larang Kampanye di Ponpes

Di sisi lain, karena siswa-siswi tersebut memiliki hak pilih, maka mereka harus didewasakan untuk tetap menjaga independensinya untuk menggunakan hak politiknya dalam memilih.

Maka, para santri harus diberikan wawasan yang cukup terkait politik dalam pengertian yang makro, yakni politik kenegaraan dan kebangsaan.

Misalnya memberikan pemahaman bahwa menggunakan hak pilih itu penting dibandingkan tidak menggunakan sama sekali. Golput itu pilihan yang sama sekali tidak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara karena proses demokrasi itu perlu ditopang dengan penggunaan hak pilih.

"Itu bicara politik sebenarnya, tapi politik dalam pengertian yang luas. Tapi kalau sudah bicara pilih partai ini, jangan pilih partai yang itu, pilih calon ini, jangan itu, itu sudah masuk wilayah politik praktis yang mestinya dihindari oleh setiap pendidik di lembaga pendidikan," tandasnya.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mulai Tahun Ini, Kemenag Tak Fasilitasi Tarwiyah Jemaah Haji


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler