jpnn.com, JAKARTA - Serangan kampanye dirty nickel atau nikel kotor yang dilakukan negara Barat harus diwaspadai oleh pengusaha nasional.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tri Winarno menekankan perusahaan-perusahaan tambang harus beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk terkait pascatambang.
BACA JUGA: Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik: Tambang Itu Anugerah Tuhan
Hal itu disampaikan Tri Winarno seusai menghadiri seminar nasional pertambangan yang digelar Ikatan Alumni Tambang (Ikata) UPN Veteran Yogyakarta, di Jakarta, Selasa (24/9).
Tri Winarno mengatakan dirty nickel dikampanyekan oleh Australia lantaran perusahaan tambang di negara tersebut kalah bersaing dengan Indonesia. Hal ini mengingat harga nikel Indonesia jauh lebih murah.
BACA JUGA: Tenggelam di Bekas Tambang Batu Bara, Bocah Meninggal Dunia
"Australia memang sudah komplain terhadap nikel kita karena gara-gara nikel Indonesia harga nikel langsung drop, nah, padahal case cost (biaya litigasi) kita relatif kecil dibanding negara lain," kata Tri Winarno.
Menurut dia, kampanye yang dilancarkan Australia itu perlu diantisipasi oleh perusahaan-perusahaan tambang dengan pengelolaan lingkungan yang baik dengan penerapan good mining practice dan sebagainya.
BACA JUGA: Bocah Meninggal Dunia Setelah Tenggelam di Bekas Tambang Batu Bara
Hal itu yang akan membuat nikel Indonesia masih bisa bersaing dengan negara-negara lain.
"Jadi, dirty nickel itu kita upayakan supaya dirty nickel itu tidak menjadi dirty nickel. Nah, kita bareng-bareng lah kita hadapi itu, tetapi kita juga komitmen untuk melakukan penambangan yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan," kata dia.
Ditjen Minerba, tegas Tri Winarno, tidak meminta perusahaan tambang untuk melakukan melebihi kewajibannya. Yang terpenting, katanya, perusahaan tambang harus tunduk dan menjalankan aturan yang berlaku.
Terkait dengan seminar nasional ini, Tri Winarno berharap dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada pemerintahan presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terutama bagaimana pengelolaan mineral dan batu bara yang baik.
"Supaya ada masukan pengelolaan minerba yang bagus seperti apa," harapnya.
Ketua Ikata Catur Gandi mengatakan rekomendasi dari seminar ini akan disampaikan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran mengenai dunia pertambangan. Selain dari Ikata UPN Veteran Yogyakarta, rekomendasi ini juga disusun bersama-sama dengan ikatan alumni pertambangan dari universitas lain.
"Outcome dari seminar ini adalah berupa rekomendasi yang akan kita bawakan ke pemerintah yang baru itu sebenarnya isinya tidak hanya ide dan gagasan dari Ikata saja, tetapi banyak teman-temsn dari ITB dan sebagainya," jelas Catur. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Cari Perusahaan yang Kelola Tambang Batu Bara Eks Bupati Kukar
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga