Kampanye Terus, SBY Cenderung Narsis

Kamis, 12 Maret 2009 – 16:42 WIB
JAKARTA - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Bonnie Hargen, menyikapi kampanye tanpa henti yang dilakukan calon presiden (capres) incumbent Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar kembali terpilih sebagai presiden mendatang cenderung berperilaku narsisAkibatnya, melakukan manipulasi politik pun menjadi sah.

"Salah satu iklan politik SBY di media televisi yang mengklaim hutang menurun misalnya, sementara pembayaran hutang terus bertambah setiap tahun

BACA JUGA: Mobil VEC Beroperasi di 17 Provinsi

Pada 2004 jumlahnya Rp 108,75 triliun, dan 2009 ini anggaran pembayaran mencapai Rp 168,92 triliun," ujar Bonnie Hargen kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/3).

Mengapa ini dilakukan? Menurutnya, itu karena SBY selalu memikirkan pencitraan untuk mendongkrak popularitasnya
"Jadi, kebohongan publik pun menjadi sah dilakukan," ujarnya.

Citra lain yang ditampilkan, antara lain adalah menurunkan harga BBM tiga kali

BACA JUGA: KPU Luncurkan Mobil Sosialisasi Pemilu

Tapi di lain sisi, kata Bonnie, Pertamina mengumumkan keuntungannya naik dari BBM
"Jadi, subsidi itu ternyata untuk mencari keuntungan," ujar Bonnie lagi.

Dia juga mengungkap data yang pernah dibeberkan ekonom dari IPB Bogor, Iman Sugema

BACA JUGA: JK dan Mega Imbangi SBY-PKS

"Oktober 2008 lalu perlu dicatat dalam sejarah penurunan cadangan devisa terbesar sepanjang negeri ini berdiriHanya dalam kurun waktu dua bulan, Agustus sampai Oktober, USD 10 miliar amblas digunakan oleh Bank Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, iklan politik SBY menyebut bahwa cadangan devisa mencapai USD 51 miliar, tertinggi sepanjang sejarah"Tampaknya SBY kehabisan ide untuk menarsiskan dirinya sendiri menjelang Pemilu 2009 ini," lanjut Bonnie.

Kalau mau jujur, pengamat politik dari Universitas Indonesia ini menuturkan, sebenarnya selama pemerintahan SBY tidak ada kemajuan ekonomi yang signifikan dibandingkan dari sebelum era reformasi.

"Buktinya, pengangguran terus meningkat, angka kemiskinan terus bertambahSaya sepakat dengan anggapan bahwa ini merupakan manipulasi, sehingga rakyat yang dikorbankan," tandasnya.

Karena itu, Bonnie menambahkan, melalui lembaga yang dipimpinnya, dia sudah menggugat SBY yang dinilai ingkar janjiBahkan untuk kali ini, dia juga siap untuk melakukan gugatan lain, yaitu atas kebohongan politik yang dilakukan oleh capres dari Partai Demokrat itu.

Bonnie menegaskan bahwa gugatan hukum sudah dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena kebohongan politik SBY pada saat kampanye Pemilu 2004Janjinya waktu itu, SBY akan menurunkan angka pengangguran dan kemiskinanBahkan menurut Bonnie, janji itu sudah didokumentasikan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 7/2005, yaitu janji mengurangi kemiskinan hingga 8,2 persen tahun 2009.

"Padahal tingkat kemiskinan saat ini adalah sekitar 14 persen, atau 40 juta pendudukBegitu juga pengangguran yang dijanjikan tahun ini 5,1 persen, nyatanya masih 8 persen," ujarnya.

Tagih Janji
Tokoh lembaga swadaya masyarakat Indro Cahyono sangat mendukung hal yang dilakukan Bonnie ituHanya saja, dia ragu itu akan berhasilAlasannya karena SBY masih berkuasa, sehingga bisa mengendalikan situasi yang tidak menguntungkannya.

"Kedua, SBY juga punya asumsi sendiri soal kemiskinan dan pengangguran, yang pastinya berbeda dengan lembaga independen," tegasnya.

Namun Bonnie sendiri tak patah semangatBagi dia, manuver yang dilakukan melalui gerakan tagih janji ini merupakan kampanye agar rakyat tidak mudah terjebak berbagai manipulasi politik citra, seperti yang dilakukan SBY.

"Karena itu, saat ini kami pun sudah melakukan pos pengaduan untuk menampung keluhan terhadap layanan pemerintah," katanya.

Indro pun melanjutkan, bahwa SBY bisa lempang melakukan semua kebohongan politik lantaran lembaga-lembaga pendukungnya, seperti lembaga survey, sudah dikuasai"Jadi dia leluasa melakukan pertunjukan sulap," ujarnya sambil menambahkan bahwa keleluasaan SBY terutama dengan kekuasaannya, seperti misalnya bisa menggunakan dana fasilitas pemerintah dalam kegiatan politiknya.

Gampangnya, kata Indro, adalah seperti dalam dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan perjalanan ke daerah"Semua dikerahkan untuk kegiatan politiknyaSemua pejabat birokrasi di daerah dia kuasai," tegasnya pula(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dinilai Biasa, Hidayat Nurwahid Tidak Hadir


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler