jpnn.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengusulkan program paket stimulus Rp 1.600 triliun atau diasumsikan 10 persen dari PDB. Alasannya, semua sektor ekonomi terdampak pandemi Covid-19 masih terus menghantam dunia.
Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad mengatakan, usulan Kadin tidak didukung oleh data akurat.
BACA JUGA: Kamrussamad Ingatkan Ibu Menkeu: Awas Jebakan IMF
Menurutnya, jika Kadin pengin menggerakan sektor rill, maka seharusnya memiliki skema penyelamatan UMKM.
Hal itu karena 129 juta tenaga kerja aktif mayoritas berada disektor UMKM atau sekitar 96 persen.
BACA JUGA: Erick Thohir Ucapkan Terima Kasih kepada KADIN dan Yayasan Buddha Tzu Chi
"Dan UMKM adalah klaster pertama yang terdampak dari pandemik," ungkap Kamrussamad dalam keterangan resmi, Selasa (28/4).
Apalagi, kata dia, jika stimulus tersebut diberikan ke sektor perbankan sebesar Rp 600 triliun kemudian disalurkan ke dunia usaha, maka bisa dipastikan UMKM tidak akan menikmati.
BACA JUGA: BNPT, BUMN, dan KADIN Luncurkan Buku Panduan Pencegahan Radikalisme
"Tapi, korporasi besar lah yang akan mengambil manfaat. Maka, potensi BLBI dan kasus Century akan bisa terulang kembali," tegas Kamrussamad.
"Mereka juga mendesak Bank Indonesia untuk melakukan printing money dan membeli SUN yang akan diterbitkan pemerintah dengan menggunakan payung Perppu No.1 tahun 2020," ujar anggota Komisi Keuangan dan Perbankan itu.
"Maka, publik harus mengawasi secara ketat terhadap arah kebijakan ini demi kepentingan rakyat ke depan."
Dikatakan Kamrussamad, pihaknya pasti akan mendukung dunia usaha sepanjang prioritaskan sektor UMKM.
"Sehingga, kita bisa menahan penambahan laju pengangguran," tegasnya. (mg8/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha