jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyelamatkan nyawa warga Jakarta dengan menerapkan kebijakan lockdown.
Sebab, angka positif Covid-19 di DKI Jakarta terus mengalami lonjakan.
BACA JUGA: Simak, Info Terbaru dari Anies Baswedan Tentang Kondisi Covid-19 di DKI Jakarta
Menurut Kamrussamad, angka 9271 konfirmasi positif Covid-19 di DKI Jakarta pada Sabtu (26/6) dari sejumlah sampel yang diuji, menunjukkan tingginya positivity rate berdasar polymerase chain reaction atau PCR test.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) III DKI Jakarta (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu) itu menilai kebijakan pemerintah yang bertahan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro di tengah melonjaknya kasus Covid-19 makin dipertanyakan.
BACA JUGA: Lebih dari 50 Ribu Warga di Jakarta Saat Ini Terpapar Covid-19
Menurut Kamrussamad, apabila kenaikan masih gradual, sumbernya adalah klaster kerumunan, restoran, mal, dan perkantoran, maka kebijakan PPKM mikro masih bisa dipertahankan.
Namun, lanjut dia, apabila klasternya sudah menjadi klaster keluarga, rukun tetangga (RT), maka lockdown adalah kebijakan tepat untuk penyelamatan nyawa rakyat.
BACA JUGA: Orang Miskin di Jakarta Meningkat, Kamrussamad Minta Anies Segera Menanganinya
"Apakah Gubernur Anies berani (lockdown, red)? Jika iya, maka Gubernur Anies akan dikenang oleh sejarah," kata Kamrussamad kepada JPNN.com, Minggu (27/6).
Dia menyatakan kehancuran ekonomi akan lebih dahsyat dampaknya apabila kebijakan PPKM mikro dipertahankan di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang bersifat eksponensial, dan bukan gradual.
"Kita tahu, DKI Jakarta merupakan provinsi terbesar ketiga kunjungan wisman ataupun investor asing setelah Bali, dan Kepri," ungkap Kamrussamad.
Lebih lanjut Kamrussamad mengaku tidak ada saran apalagi imbauan bagi pemerintah pusat.
Sebab, kata dia, tampaknya pemikiran selamatkan ekonomi lebih mendominasi dibanding menyelamatkan nyawa rakyat.
"Harusnya kita semua sadar bahwa hukum tertinggi adalah hukum kemanusiaan bukan hukum ekonomi," ungkap Kamrussamad. (boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy