Orang Miskin di Jakarta Meningkat, Kamrussamad Minta Anies Segera Menanganinya

Selasa, 22 Juni 2021 – 23:27 WIB
Ilustrasi: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wagub Ahmad Riza Patria minum kopi bersama usai bersepeda, Jakarta, Selasa (16/6). Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Kamrussamad menyebut angka kemiskinan di DKI Jakarta saat ini meningkat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah orang miskin di Jakarta pada September 2020 mencapai 496 ribu orang atau sebesar 4,69 persen.

BACA JUGA: Panglima TNI Secara Mendadak ke Cilandak, Ada Pembatasan Akses di Sana

Jumlah tersebut meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sekitar 362 ribu orang atau sebesar 3,42 persen.

Untuk itu, di ulang tahun ke-494 DKI Jakarta, Kamrussamad mengingatkan Gubernur Anies Baswedan untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan yang mengemuka, termasuk soal peningkatan jumlah orang miskin.

BACA JUGA: Varhan Optimistis Polri Dapat Ungkap Dalang Pembelian Senjata Api untuk KKB

Anggota Komisi XI DPR RI itu menekankan, walaupun kenaikan angka kemiskinan kecil, tetapi sangat penting untuk segera ditangani.

Persoalan lain yang perlu diselesaikan, masih ada gedung sekolah yang tidak layak pakai, tetapi masih digunakan di Jakarta.

BACA JUGA: Tegas! Oknum Pejabat yang Terbukti Pungli Akan Langsung Dicopot

Kamrussamad juga mengingatkan Anies untuk tidak melakukan pencitraan, salah satunya melakukan panen padi di Sumedang, Jawa Barat.

Menurutnya, di Jakarta khususnya di Rorotan, Gubernur Anies bisa melakukan panen bersama petani.

Kamrussamad juga mengingatkan perihal ratusan aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov DKI tidak mau mengikuti lelang jabatan beberapa waktu lalu.

"Ini membuktikan, ada lingkungan tidak sehat di pemerintahan," ujar DPR itu dalam keterangannya.

Kemudian, anggaran pelaksanaan Formula E yang batal digelar, menurutnya anggaran telah disediakan dapat dialihkan untuk pelayanan medis di Jakarta.

Kamrussamad mengatakan Anies dapat lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran, sehingga tidak terjadi kerugian.

Dia mencontohkan kasus pengadaan lahan rumah DP nol persen.

"Gubernur itu bertindak, bukan mengimbau," pungkas Kamrussamad.(Antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler