jpnn.com - JAKARTA - Meski belum dipastikan menang oleh Mahkamah konstitusi (MK), pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin mantap menyatakan siap untuk memimpin pemerintahan ke depan.
Salah satunya dengan membentuk tim transisi dan menyaring sejumlah nama yang akan duduk di kursi kabinet, salah satunya melalui penjaringan di situs kabinetrakyat.org.
BACA JUGA: Din Syamsuddin Tantang Fotografer
Pro kontra atas sejumlah nama yang muncul dalam kandidat menteri ini pun terus bermunculan. Salah satunya masih adanya sejumlah nama yang diduga bermasalah, atau yang masih berurusan dengan hukum, khususnya alam kasus korupsi.
“Saya melihat masih ada muncul kandidat menteri yang muncul di publik, khususnya di situs kabinetrakyat orang-orang yang terindikasi korupsi. Jika mereka jadi masuk kabinet, pastinya akan menciderai pemerintahan ke depan yang ingin memerangi korupsi,” kata pengamat politik dari PolcoMM Institute, Heri Budianto, kepada INDOPOS (Grup JPNN), kemarin (7/8).
BACA JUGA: Ahok tak Masuk Daftar Calon Menteri
Tanpa mau menyebut sosok yang dimaksud, ia pun menegaskan sejumlah nama itu berasal dari partai politik koalisi pendukung pasangan nomor urut 2 itu. “Intinya, calon menteri harus bebas dari korupsi, disebut saja berbahaya apalagi sudah pernah dipanggil penegak hukum,” cetusnya.
Namun sebagaimana diketahui, sejak tim pemenangan Jokowi-JK dibentuk, publik sudah mengkritik dengan masuknya sejumlah nama yang diduga terlibat dan pernah menjadi terdakwa korupsi.
BACA JUGA: Kecelakaan Turun Selama Masa Mudik Jadi Catatan Positif
Anggota tim sukses tersebut misalnya penggerak saksi dan koordinator wilayah Sulawesi, Olly Dondokambey; penasihat tim kampanye, Muhaimin Iskandar; penggerak pemilih, Idham Samawi; dan anggota tim ahli, Rokhmin Dahuri.
Meski begitu, dengan adanya tim transisi ataupun situs kabinetrakyat ini tetap mendapat apresiasi sebagai bagian dari masukan dan krtik dari rakyat tentang kabinet.
“Namun langkah awal yang baik ini bukan hanya sebatas menarik perhatian dan simpati rakyat. Tetapi harus didengar dan dipertimbangkan. Jangan sampai tim ini hanya bekerja dipermukaan, lalu pada akhirnya presiden mengambil langkah sendiri,” katanya.
Langkah presiden yang dimaksud itu adalah tak mau mendengar aspirasi publik. “Betul hak membentuk kabinet adalah prerogatif presiden, namun langkah tim transisi dan kabinet rakyat dibaca oleh publik bagian dari menyerap aspirasi kabinet. Nah maka itu masukan harus didengar,” imbuhnya.
Diketahui situs kabinetrakyat, terdapat 41 posisi (menteri dan sekelasnya) yang menominasikan 123 nama elite parpol maupun non parpol. Di sana, pengunjung situs bisa langsung berpartisipasi memberikan dukungan maupun usulan nama baru.
Selain posisi tersebut, terdapat tiga elite politik yang dikenal erat di kubu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dinominasikan menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab) pemerintahan Jokowi-JK 2014-2019.
Koordinator Tim Admin dari www.kabinetrakyat.org, M Rahman meyakini beberapa kandidat calon menteri yang dirilisnya bakal diterima oleh Jokowi-JK.
Rahman meyakini, sebanyak 10 persen dari 123 orang, bakal diterima sebagai menterinya Jokowi. Hal itu dikarenakan calon menteri tersebut sesuai dengan kriteria Jokowi-JK.
"Kabinetrakyat.org optimis 10 persen atau sama dengan 12 orang kandidat, akan masuk dalam kabinet Jokowi-JK untuk 5 tahun ke depan," kata M Rahman, di Jakarta.
Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh para calon menteri yang bakal diusulkan pada Jokowi-JK, ada 9 kriteria. Yaitu tidak pernah terlibat korupsi, bukan pelanggar HAM, profesional di bidangnya sesuai visi-misi Jokowi-JK, bukan perusak lingkungan hidup, menghargai kebhinekaan, memiliki leadership, memiliki kompetensi yang baik secara manajerial, mengerti manajemen administrasi pemerintahan, dan punya rekam jejak yang baik, serta mau melayani. (dli)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Geledah Rumah Bupati Karawang, KPK Sita Dokumen
Redaktur : Tim Redaksi