jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengkhawatirkan parpol yang menaunginya bakal kembali dilanda perpecahan pascapelaksanaan musyawarah nasional (munas) awal Desember mendatang. Menurutnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menggunakan cara-cara tak demokratis demi mempertahankan diri di posisi orang nomor 1 partai berlambang beringin itu.
"Kalau mekanismenya tidak demokratis, jangan salahkan akan banyak kader Partai Golkar yang akhirnya eksodus. Saya yakin akan terjadi (eksodus) besar-besaran kalau dipaksakan dengan cara seperti itu," kata Agun usai menghadiri diskusi di kantor PARA Syndicate, Jakata Selatan, Jumat (29/11).
BACA JUGA: Ahmadi Noor Supit: Airlangga Bolak-Balik ART Golkar
Agun menyoroti syarat tentang bakal calon ketua umum partai Golkar harus mengantongi dukungan minimal 30 persen dari dewan pimpinan daerah (DPD) pemilik suara di munas. Dukungan itu harus diberikan sebelum Munas Golkar 2019 dimulai.
Menurut Agun, seharusnya pemberian dukungan dilakukan ketika Munas Golkar sudah dimulai. Bila pemberian dukungan dilakukan sebelum munas dibuka, Agun mengkhawatirkan para pengurus DPD Golkar bakal mengalami intimidasi.
BACA JUGA: AGK Punya Data untuk Bikin Pendukung Bamsoet Pecah
“Dukungan 30 persen yang diserahkan di panitia munas itu saya wajib pertanyakan. Seharusnya dukungan itu dilakukan tidak di luar gedung, tapi di forum munas,” tegasnya.
Politikus yang akrab disapa dengan panggilan Kang Agun itu menjelaskan, panitia munas cukup menyediakan dokumen bertuliskan nama-nama bakal calon ketua umum. Selanjutnya para pemilik suara di munas tinggal melingkari nama bakal calon ketua umum.
BACA JUGA: Dituding Dukung Airlangga jadi Ketum Golkar, Mensesneg Pratikno Bilang Begini
“Yang angkanya capai 30 persen itu yang resmi masuk dalam tahapan berikutnya," kata Agun.
Lebih lanjut Agun mengatakan, syarat dukungan minimal 30 persen di awal membuat para pemilik suara tidak berani terbuka dan takut mendukung calon ketua umum selain Airlangga. Karena itu Agun menginginkan ketentuan tersebut dihapus demi memberikan keleluasaan kepada pemilik suara.
“Berapa orang (ketua DPD Golkar, red) yang sudah dicopot, Anda bisa cek. Banyak di berbagai daerah itu terjadi. Hal seperti ini menurut hemat saya harus dilawan," katanya.
Selain itu Kang Agun juga mengingatkan kader-kader Golkar yang duduk di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak merecoki munas mendatang. Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu meyakini Presiden Jokowi membiarkan pemilihan ketua umum Golkar berjalan jujur dan adil.
"Kalau para menteri yang terlibat, terkait hal itu turun gunung ke bawah, justru seharusnya mencegah kecurangan,” katanya. “Menang harus dengan cara-cara demokratis seperti membuat mekanisme pemilihan yang selurus mungkin,” pungkasnya.(tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lebih Baik Airlangga Buktikan Komitmen Benahi Ekonomi ketimbang Urus Politik
Redaktur & Reporter : Antoni