jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai sikap Presiden Joko Widodo sudah cukup arif dan bijaksana menyikapi persoalan pembelian senjata api. Presiden sudah meminta agar jajarannya tidak membuat gaduh.
"Saya kira Bapak Presiden Jokowi cukup arif,” kata Hasanuddin di gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/10).
BACA JUGA: Agus Hermanto Anggap Imbauan Jokowi tidak Istimewa
Menurut dia, setelah penjelasan Menkopolhukkam Wiranto masih ada kesimpangsiuran informasi dan bantah publik. Akhirnya, presiden mengambil alih dan meminta jangan gaduh. “Menurut hemat saya sudah selesai,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan agar tidak gaduh sebaiknya sistem koordinasi ditertibkan. Hasanuddin melanjutkan, aturan perundang-undangan yang dibutuhkan juga diterbitkan. “DPR siap membuatnya apabila itu merupakan UU,” ungkapnya.
BACA JUGA: Polemik Senjata, Fadli: Bukti Koordinasi Pemerintah Buruk
Dia melihat ada dua persoalan yang harus dibenahi di balik polemik pembelian senpi itu. Pertama, ujar dia, aturan perundang-undangannya harus ada perbaikan. Kedua, sistem koordinasi dan komunikasi di pemerintah harus diperbaiki.
Hasanuddin menjelaskan, memang tidak ada tumpang tindih peraturan. Undang-undang sudah ada, tinggal peraturan teknisnya saja yang harus diperbaiki. “Saya kira aturan-aturannya masih ada yang bolong yang harus diperbaiki,” kata dia.
BACA JUGA: Rapat Soal Polemik Pembelian Senjata Ditunda Usai HUT TNI
Hasanuddin mencontohkan, misalnya untuk senjata standar militer jangan hanya diatur lewat peraturan menteri. Namun, kata dia, paling tidak standar untuk TNI dan Polri dibuatkan peraturan pemerintahnya.
“Kalau kurang kita buat sebaik-baiknya dan seterhormat-hormatnya,” tegas dia.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wiranto Akan Bahas Polemik Senjata Api Bersama Tiga Jenderal
Redaktur & Reporter : Boy