jpnn.com - BOGOR – Sebanyak 45 anggota DPRD Kota Bogor sejak kemarin, Rabu (14/9), hingga besok akan melakukan penyerapan aspirasi alias reses ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Fantastisnya, selama tiga hari masa reses itu, para wakil rakyat bakal mendapatkan uang saku Rp 16,25 juta per anggota.
Sayangnya jumlah sangu tersebut dirasa masih kurang bagi para wakil rakyat di Kapten Muslihat. Padahal, jika ditotal untuk tiga kali reses, uang saku anggota dewan itu menghabiskan Rp 219 miliar per tahun yang berasal dari APBD.
BACA JUGA: Reklamasi Pulau G Dilanjutkan, Anak Buah Prabowo Sewot
Ketua Komisi D DPRD Kota Bogor R Dodi Setiawan mengatakan, reses merupakan momentum yang tepat untuk bersilaturahmi dengan masyarakat. Untuk itu, reses harus diupayakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan solusi di permasalahan masyarakat.
“Artinya reses itu kita kembali untuk turun ke konstituen atau ke dapilnya guna menjaring aspirasi dan bersilaturahmi dengan para tokoh masyarakat, alim ulama, pemuda dan pemudi, dan ketua RT atau RW,” jelas Dodi pada Radar Bogor, Rabu (14/9).
BACA JUGA: M Taufik Sebut Ahok Lebay, Nih Alasannya...
Dia menuturkan, akan ada banyak aspirasi yang ditampung setiap anggota dewan ketika melakukan reses. Apa yang sekiranya dapat dewan bantu seperti infrastruktur jalan lingkungan, jalan setapak, jembatan, turap, penerangan jalan umum dan yang lainnya.
Angka Rp 16.250.000 per anggota dewan, jelas Dodi sebetulnya tidak cukup untuk biaya reses selama tiga hari. Karena untuk keperluan snack dan makanan minum saja sudah habis. Terkadang, dia juga harus nombok dan menggunakan biaya sendiri untuk menutupi sejumlah kekurangan.
BACA JUGA: BEM UI Tolak Reklamasi Teluk Jakarta, Ini Alasannya
“Jadi jangan kira dana segini cukup. Kadang ada juga yang bisik – bisik, pak dewan buat uang rokoknya atuh. Kalau sudah begitu kita kan gak bisa kita tolak. Jadi pastinya setiap ketemu kontituen pastilah ada yang minta diluar mamin (makan minum),” tukasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jajat Sudrajat menjelaskan, pada masa reses ketiga ini, setiap anggota dewan diwajibkan bertemu minimal sebanyak 325 warga. Dana Rp 16,25 juta pun menurut dia hanya cukup untuk biaya makan dan minum dan tidak termasuk dengan transportasi.
“Dana ini tetap ada laporan pertanggung jawabannya. Nantinya penggunaan anggaran wajib kami laporkan dalam bentuk dokumentasi foto dan tandatangan warga,” jelas Jajat.
Politikus PKS tersebut juga mengeluhkan hal yang sama, bahwa anggaran yang disiapkan tersebut masih kurang. Dengan kata lain, Jajat juga harus mengeluarkan kocek sendiri untuk menutup biaya yang tidak terduga. “Ya nombok, seperti untuk transportasi, itu kita harus nombok,” tambahnya. (dka/c/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dhani Pengin Jadi Wakil Bupati, Begini Reaksi Netizen Kabupaten Bekasi
Redaktur : Tim Redaksi