jpnn.com - SAMPIT - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi enggan berkomentar terkait penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kotim sepekan lalu. Tak ada sepatah kata pun yang dilontarkan Supian Hadi kepada wartawan yang meminta keterangan kepadanya.
Supian Hadi pertama kali muncul di hadapan publik pada Kamis (20/11). Ia menghadiri acara hari ulang tahun (HUT) Desa Rasau Tumbuh, Kecamatan Kota Besi. Kemudian, pada Sabtu, Supian hadir dalam Jumpa Bakti Gembira (Jembara) Palang Merah Indonesia (PMI), Sabtu (22/11). Saat ditemui Radar Sampit (JPNN Grup) usai kegiatan itu, Supian bungkam. Ia langsung beranjak menuju mobilnya sambil menggelengkan kepala.
BACA JUGA: Pelajar Asal Blitar Diduga Jadi Korban di Syria
Sikap Supian itu agak berbeda dari biasanya yang selalu melayani pertanyaan wartawan mengenai seputar permasalahan yang terjadi di Kotim. Dalam catatan Radar Sampit, Supian juga terbuka setiap ditanya mengenai masalah hukum yang menyeret jajarannya, termasuk soal korupsi.
Kader PDI Perjuangan itu sempat “menghilang” di Sampit sejak munculnya tim penyelidik KPK pada 12 November lalu. Ia dikabarkan berada di Jakarta. Pada Kamis (13/11), Supian yang seharusnya dijadwalkan menghadiri kegiatan musyawarah besar (mubes) pembentukan Kabupaten Kotawaringin Utara, batal hadir. Hanya Wakil Bupati Kotim Taufiq Mukri yang terlihat saat itu.
BACA JUGA: Polisi Bikin Jus Ekstasi
“Gara-gara tiga huruf itu datang (KPK, red), akhirnya dia (Supian Hadi, red) juga menghilang. Seharusnya dia menghadiri kegiatan mubes waktu itu,” kata salah seorang sumber Radar Sampit di internal pemkab saat itu.
Selama tim KPK bekerja mendatangi sejumlah instansi, tanggapan mengenai sepak terjang lembaga antirasuah itu hanya disampaikan Taufiq dan Putu Sudarsana, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kotim, Sanggul Lumban Gaol. Itu pun wartawan yang berinisiatif bertanya pada pejabat bersangkutan. Tak ada penjelasan resmi dari pemkab meski publik banyak bertanya mengenai hal itu.
BACA JUGA: 4.480 Pelamar CPNS Berebut 146 Formasi
Pengamat Politik dan Hukum Fachri Mashuri sebelumnya mengatakan, sebagai lembaga besar yang biasa membongkar kasus korupsi kelas kakap, kemungkinan KPK tengah membidik orang nomor satu di Kotim. Itu mengingat sepak terjang KPK dalam mengungkap kasus korupsi di daerah yang rata-rata menjerat pucuk pimpinannya.
“Pasti (kedatangan KPK) ada indikasi ini (dugaan korupsi). Seluruh izin memang berawal dari instansi terkait, tetapi ujung-ujungnya kepala daerah,” kata Fachri, Minggu (16/11).
Turunnya KPK diduga untuk menyelidiki dana jaminan reklamasi enam investasi pertambangan yang legal (sah). Pertambangan itu di luar puluhan izin pertambangan baru yang diterbitkan masa pemerintahan Supian Hadi – Taufiq Mukri, yang disebut-sebut bermasalah.
Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Kalteng, ada 46 izin tambang mineral dan batu bara yang diterbitkan di Kotim. Sebanyak 33 izin sudah clear dan clean, sisanya sebanyak 13 belum beres. Dari 46 izin itu, ada 31 izin yang NPWP-nya (Nomor Pokok Wajib Pajak) tidak teridentifikasi. Belum satu pun yang membayar dana jaminan reklamasi dan pascatambang.
Sementara itu, dalam LKPj Bupati Kotim tahun 2012, ada 25 perusahaan tambang mineral dan batu bara yang beroperasi di Bumi Habaring Hurung yang tersebar di sejumlah wilayah. Kemudian, pada September 2013, sempat muncul kasus yang menyeret dua perusahaan; PT Billy Indonesia dan PT Indonesia Batubauksit Bajarau, lantaran dituding beraktivitas terlalu dekat dengan permukiman.
KPK berada di Kotim sekitar satu minggu. Dalam rentang waktu itu, KPK melakukan operasi “senyap”. Pengumpulan bahan keterangan dilakukan secara tertutup. Informasi mengenai gerakan KPK diketahui melalui sejumlah sumber, termasuk sumber internal pemkab yang meminta namanya tidak disebutkan.
Tim penyelidik KPK baru kembali ke Jakarta pada Rabu (19/11) melalui Bandara Haji Asan Sampit. Total ada enam kardus dokumen yang dibawa tim selama operasi di Sampit untuk ditelaah di Jakarta. Anggota DPRD Kotim yang pada saat bersamaan melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, dikabarkan sempat melihat para penyelidik itu. (dc/ign)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PLN Jamin Tidak Byar-Pet Selama Ujian CPNS
Redaktur : Tim Redaksi