jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyayangkan aksi massa yang berujung pada perusakan serta pembakaran Kantor DPRD Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (26/9) kemarin.
Pasalnya, Kantor DPRD merupakan rumah rakyat, tempat para wakil rakyat menerima aspirasi masyarakat. Karena itu, pembakaran pada akhirnya merugikan masyarakat.
BACA JUGA: Dinkes Gandeng Dukun Bersalin untuk Ini
"Jadi saya sangat menyayangkan peristiwa tersebut. Harusnya kalau ada masalah dimusyawarahkan dengan baik, tidak perlu merusak gedung DPRD," ujar Mendagri, Selasa (27/9).
Selain menyayangkan peristiwa tersebut, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengaku juga sudah meminta Gubernur Sulawesi Selatan, mempelajari pokok persoalan yang terjadi, yang memicu massa melakukan aksi anarkis.
BACA JUGA: Kader PPP Dituduh Berzina, DPRD Periksa Perias Pengantin
"Kami meminta Gubernur Sulsel untuk mempelajari Perda Kabupaten Gowa (tentang Lembaga Adat Daerah,red). Kemudian melaporkan ke Kemendagri," ujar Tjahjo.
Sebagaimana diketahui, aksi berawal setelah sebelumnya sekitar seratus massa mengatasnamakan Forum Masyarakat Adat Sulsel, mendatangi Kantor DPRD Gowa.
BACA JUGA: Waduh, Nakhoda Tenggelamkan Kapal Demi Hilangkan Barang Bukti
Mereka mendesak anggota dewan membatalkan Peraturan Daerah (Peda) LAD. Karena dinilai bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.
Pasalnya, dalam Perda yang baru direvisi tersebut, kini tercantum Bupati Gowa sebagai Ketua LAD.
Padahal selama ini, Ketua LAD dijabat Keluarga Kerajaan Gowa, sebagaimana lembaga-lembaga adat lainnya di Indonesia.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sedang Kerja di Gudang, Dua WN Tiongkok Disikat Imigrasi
Redaktur : Tim Redaksi