jpnn.com, JAKARTA - Mutasi yang dilakukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada Brigjen Hasanuddin dari jabatan Wakapolda Maluku menjadi perhatian publik.
Hasanuddin kini ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri.
BACA JUGA: Survei: Santun Nomor Satu di Pilkada Maluku
Nah, pengamat sosial Tammat R Talaohu menilai sikap tegas Kapolri jangan sampai berhenti di Hasanuddin saja, tapi ke jaringan bawahnya juga.
"Pencopotan tidak boleh berhenti di situ saja. Karena diduga kapolres, kapolsek hingga bhabinkamtibmas masih terstruktur (tidak netral)," kata Tammat, Jumat (22/6).
BACA JUGA: As SDM Polri : Tindak Tegas bagi yang Melanggar
Dia menilai, netralitas Polri tidak berlaku di Maluku. Hal ini berbahaya, karena jika tidak segera dihentikan bisa merembet sehingga dikhawatirkan memicu konflik.
"Ini berbahaya dan jika tidak dihentikan maka kekhawatiran bisa terjadi tragedi 98. Jangan ganggu dan intervensi pilihan masyarakat," kata dia lagi.
BACA JUGA: Kapolri Pastikan Arus Mudik Tahun Ini Lebih Lancar
Dia juga menyayangkan jika Korps Bhayangkara ditarik-tarik ke ranah politik. Untuk itu, dia menyarankan agar Tito Karnavian bisa menertibkan anak buahnya.
Sementara itu Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane berpesan agar para pasangan calon kepala daerah Maluku yang berlatarbelakang TNI-Polri bisa bermain cantik dan tidak main jorok.
"Jangan main jorok seperti sekarang karena mengotori reformasi dan sistem demokrasi," ujar Neta.
Dia khawatir, dengan tidak netralnya pejabat tinggi Polri akan memicu konflik di Maluku.
"Situasi Maluku sudah panas sekali. Untungnya Kapolri bertindak cepat untuk menindak Wakapolda dan hal-hal seperti ini," tandas dia. (mg1/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri Sebut Alasan Teroris Sering Beraksi di Ramadan
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan