jpnn.com, JAKARTA - Tingginya biaya dalam berpolitik di Indonesia disebut sebagai asal muasal yang melahirkan koruptor.
Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menurut dia, untuk membangun jaringan sebelum proses pilkada tidak gratis.
BACA JUGA: Tingginya Konflik Pilkada Karena Banyak Calon Tak Siap Kalah
Dia lantas mengatakan, untuk menjadi bupati dibutuhkan biaya sebesar Rp 30 hingga 40 miliar. Sedangkan untuk menjadi gubernur dibutuhkan biaya sebesar Rp 100 miliar.
"Dengan sistem pemilihan ini, kita sudah menggiring dan menciptakan para koruptor. Tinggal pilih mana-mana saja yang mau ditangkap," kata dia di Mabes Polri, Selasa (27/3).
BACA JUGA: Soal Calon Kada Bermasalah, Mendagri Lempar Bola ke KPU
Menurut dia, calon kepala daerah petahana perlu diamati karena ada modus-modus kecurangan saat pilkada. Kecurangan itu adalah adanya intervensi ke aparatur sipil negara (ASN).
Contohnya kata dia pada anggaran KPUD. Karena calon petahana bisa memainkan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu.
BACA JUGA: Ada Tanda-tanda Jago Asal Polri di Pilkada 2018 Bakal Keok
"Ini anggaran bisa tarik-menarik, kalau petahana biasanya bilang ‘Dukung saya nggak? Kalau dukung, pengajuan kamu 100 persen saya penuhi. Tapi kalau enggak turunnya nyicil 20 persen dulu'," ucap dia
Mantan Kapolda Papua ini juga menyoroti proses penentuan komisioner KPUD dan Panwaslu.
"Pengalaman saya dua tahun di Papua untuk menentukan komisioner KPU dan Panwaslu di tingkat kabupaten itu sudah mirip pilkadanya sendiri. Karena para calon sudah menaruh orang-orang dia," kata Tito. (mg1/jpnn).
BACA ARTIKEL LAINNYA... 6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Ikut Pilkada
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan