jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengkritik rencana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penambahan personel Densus 88 menjadi dua kali lipat.
Menurut Bambang, kebijakan itu berpotensi memunculkan pemborosan anggaran dan duplikasi dengan peran Brimob yang memiliki Satuan Perlawanan Antiteror (Wanteror).
BACA JUGA: Densus 88 Tangkap Pengurus Muhammadiyah, Anwar Abbas Tagih Kasus Farid Okbah
"Kapolri seolah melupakan sejarah panjang peran Korps Polisi Istimewa, yang bermetamorfe menjadi Brigade Mobil ini," kata Bambang kepada JPNN.com, Minggu (20/2).
Dia menambahkan adanya kebijakan itu juga menunjukkan kegagalan BNPT sebagai badan negara yang bertanggung jawab pada pencegahan terorisme.
BACA JUGA: Ilmuwan China Menemukan Inti Bumi, Bantah Pendapat Lama
"Sebegitu besarkah potensi terorisme di negeri ini? Lalu apa peran yang dilakukan BNPT selama ini sehingga perlu anggaran penindakan yang begitu besar?" ujar Bambang.
Kebijakan tersebut, lanjut Bambang, bukan membuat masyarakat nyaman, justru bisa malah berpotensi membuat gaduh masyarakat.
BACA JUGA: Ketua Ranting Ditangkap Densus 88, PP Muhammadiyah Bereaksi Begini
"Alih-alih membuat masyarakat nyaman, justru ini malah sebaliknya bisa berpotensi membuat gaduh masyarakat," ujar Bambang.
"Mengingat kecenderungan prestasi selalu diukur secara kuantitatif, penangkapan-penangkapan yang terkadang juga salah," sambung peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) itu.
Bagi Bambang, sebaiknya Kapolri justru harus meningkatkan anggaran dan personel Brimob mengingat potensi kerawanan keamanan menjelang Pemilu serentak 2024 nanti. (cr1/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri Jenderal Listyo Sampaikan Imbauan Penting
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Dean Pahrevi