jpnn.com - JAKARTA - Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti masih mempercayakan kepada Filipina untuk melakukan operasi penyelamatan WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.
Sebab, Polri maupun TNI tak bisa menyentuh apalagi masuk ke wilayah militer Filipina. Menurut Haiti, ada semacam traktat yang mengharuskan izin dari pemerintah Filipina yang kemudian juga harus disetujui parlemen setempat untuk bisa masuk ke negara tetangga itu.
BACA JUGA: Sekjen PDIP: Bu Risma Hadiah Berarti buat Indonesia
"Sehingga tidak memungkinkan pasukan asing baik Polri dan militer untuk masuk. Jadi, kami menyerahkan semua (operasi penyelamatan) kepada otoritas Filipina," ujar Haiti saat menjawab JPNN.com, Senin (11/4).
Kendati mengaku siap jika diminta bantuan, Kapolri pun tetap yakin bahwa tidak mungkin bisa masuk ke Filipina karena aturan konstitusi di sana.
BACA JUGA: Korban Crane Rubuh Belum Terima Santunan dari Pemerintah Arab
Meski begitu, bukan berarti Polri lepas tangan akan upaya penyelamatan. Polri melalui Kementerian Luar Negeri RI sudah berkoordinasi dengan pemerintah Filipina. Yang paling menjadi perhatian utama, kata Haiti, adalah jaminan keamanan para sandera.
"Kami meminta keselamatan sandera yang diutamakan," kata orang nomor satu di Korps Bhayangkara ini. Dia pun kembali menegaskan, pemerintah RI tidak pernah mengurus uang tebusan yang diminta oleh kelompok pemberontak Abu Sayyaf.
BACA JUGA: Kubu Djan Tetap Bertahan, Tuding Yasonna Biang Kerok Kisruh PPP
"Kalau soal tebusan itu bukan urusan kita. Kita tidak pernah mengurus uang tebusan," ungkap mantan Wakapolri, itu.
Tentara Nasional Indonesia juga menegaskan kesiapan jika pemerintah Filipina membutuhkan keterlibatan dalam operasi penyelamatan WNI itu.
TNI terus memantau perkembangan upaya pembebasan WNI yang merupakan anak buah kapal Brahma 12. Namun sejauh ini belum ada permintaan dari Filipina, meski sudah 18 tentaranya gugur dalam pertempuran sembilan jam dengan kelompok Abu Sayyaf.
"Antisipasi TNI itu selalu tinggi. Diminta atau tidak TNI siap. Apalagi kalau diminta," tegas Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Tatang Sulaiman menjawab JPNN.com, Senin (11/4).
Namun demikian, TNI tetap menghormati konstitusi yang berlaku di Filipina. Sebab, konstitusi mereka tak mengizinkan militer negara lain untuk masuk. Meski demikian, beragam upaya sudah dikoordinasikan TNI dalam usaha pembebasan sandera tersebut. "Yang pasti TNI selalu mengikuti perkembangan," kata Tatang. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Irman Gusman Mulai Digoyang Mosi Tak Percaya
Redaktur : Tim Redaksi