jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Kardaya Wardika mengakui bahwa pembangunan infrastruktur memang sangat penting karena menyangkut kebutuhan masyarakat.
Namun, pemerintah harus bijaksana menentukan prioritas. Jangan memaksakan pembangunan infrastruktur di saat kondisi perekonomian bangsa sedang terpuruk.
BACA JUGA: Gerindra Tak Berhak Mengkritik Anggaran Mitigasi Bencana
"Infrastruktur itu jangkauannya jangka panjang. Harus seimbang jangka panjang dan pendek. Kalau perekonomian lagi jeblok, jangan terlalu berpikir soal infrastruktur," ujar Kardaya pada diskusi yang mengangkat tema 'Infrastruktur Era Jokowi: Efektif, Salah Sasaran atau Koruptif?' di Jakarta, Kamis (27/12).
Anggota Komisi XI DPR ini kemudian mencontohkan kebijakan yang diambil pemerintah Malaysia. Menurutnya, Negeri Jiran itu menggenjot pembangunan infrastruktur saat pertumbuhan ekonomi negaranya mencapai 9-10 persen.
BACA JUGA: PPP: Gerindra Tak Usah Genit soal Akuisisi Saham PT Freeport
"Beda dengan Indonesia, perekonomian di bawah rata-rata Asia. Di situ ada Myanmar, Nepal, Bhutan. Jadi, jangan lagi ada yang mengatakan perekonomian bagus. Di Asean kita itu nomor dua dari yang terendah," ucapnya.
Kardaya bahkan menyebut pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintah saat ini terkesan ugal-ugalan. Kardaya mengingatkan, infrastruktur tidak hanya terkait jalan. Tapi juga pembangunan pembangkit listrik, kilang pengolahan minyak bumi dan sejumlah fasilitas lain.
BACA JUGA: Nah lho, Gerindra Wacanakan Pansus Divestasi Freeport
"Kilang itu sudah berpuluh-puluh tahun dibicarakan tapi enggak ada realisasinya. Infrastruktur yang mendesak ini harus segera. Ini kelihatannya salah diagnosa, atau lebih parah lagi belum diperiksa langsung dikasih obatnya," ucap Kardaya.
Diskusi yang digelar Seknas Prabowo-Sandi kali ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lain. Masing-masing Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Dewi Kartika, dan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Kritik Respons Komnas HAM terhadap Kasus Nduga
Redaktur & Reporter : Ken Girsang