jpnn.com, SIDOARJO - Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sidoarjo mencapai Rp 4,99 triliun. Angka itu terbesar sepanjang sejarah pemerintahan di Kota Delta. Di antara kabupaten/kota di Jatim, kekuatan APBD Sidoarjo tercatat nomor 2 setelah Kota Surabaya dengan besaran APBD Rp 9,1 triliun.
Namun, besarnya APBD Sidoarjo setelah perubahan tersebut bukan murni merupakan prestasi. Peningkatan itu terjadi lantaran ada penambahan dari sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun lalu. Pada APBD 2017, banyak program yang tidak berjalan sesuai rencana. Dana pun tidak terserap.
Dari hasil perhitungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo, silpa tahun lalu menembus Rp 864 miliar. Angka itulah yang ditambahkan pada APBD 2018 setelah perubahan. Nah, kepastian perubahan besaran APBD Sidoarjo itu dibacakan Wabup Nur Ahmad Syaifuddin dalam rapat paripurna di gedung DPRD Senin lalu (17/9).
Masa anggaran 2018 praktis tinggal tiga bulan lagi (Oktober-Desember). Karena itu, Nur Ahmad berharap setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan kegiatan atau program. Seluruh program yang sudah dirancang harus dijalankan. ''Dengan begitu, anggaran bisa terserap,'' ungkapnya.
Seperti diberitakan kemarin, serapan APBD 2018 sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Hingga bulan ini, serapannya baru mencapai 48,22 persen. Padahal, idealnya memasuki triwulan ketiga, sudah lebih dari 70 persen. Jika tetap melambat, potensi silpa membengkak akan sangat tinggi.
Menurut Nur Ahmad, pemkab sebenarnya sudah berulang-ulang mengevaluasi serapan anggaran. Setiap bulan data serapan dipaparkan. ''Harapan kami tahun ini serapan anggaran lebih baik,'' ucapnya.
Pernyataan senada disampaikan Sekda Sidoarjo Achmad Zaini. Dia mengatakan, pihaknya terus mengingatkan OPD untuk mempercepat serapan anggaran. Namun, imbauan itu belum berjalan optimal. ''Dinas sendiri yang tidak mau menyerap,'' ungkapnya.
Zaini menambahkan, masih minimnya serapan anggaran disebabkan sejumlah hal. Di antaranya, ada sejumlah paket pekerjaan dinas yang belum masuk sistem lelang. Padahal, paket itu dirancang sejak awal. Penyebab lain, paket pekerjaan yang diusulkan ternyata gagal saat dilelang.
Berdasar data yang didapat Jawa Pos, OPD yang serapan anggarannya kecil tidak jauh dari tahun lalu. Yakni, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR). Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas PUPR Sigit Setyawan tidak menampik bahwa sejauh ini serapan anggaran di instansinya baru mencapai 26 persen. ''Yang minim bidang tata bangunan dan peningkatan jalan,'' ucapnya.
Sigit mencontohkan program peningkatan jalan. Dinas PUPR harus membangun 35 ruas jalan beton. Namun, saat ini baru sekitar lima ruas yang pembangunannya berjalan. Menurut dia, penyebab lambannya pengerjaan jalan beton adalah perencanaan. Sebenarnya pihaknya sudah menyiapkan perencanaan jalan beton di lima ruas. Namun, tim anggaran menambahnya menjadi 35 ruas. ''Kami harus membuat perencanaan baru,'' katanya. (aph/c7/hud)
BACA JUGA: Kepras 5 Ribu Ha Lahan Hijau untuk Infrastruktur
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tari Yuk Kupang akan Pecahkan Rekor Muri
Redaktur : Tim Redaksi