jpnn.com - JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Papua, Yanes Murib mengatakan masyarakat Provinsi Papua sesungguhnya tidak butuh Kartu Sakti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kartu Sakti kini sering diistilahkan untuk tiga kartu program Jokowi-JK, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Saya tegaskan di sini, masyarakat Papua tidak butuh Kartu Sakti itu. Untuk apa juga Kartu Sakti itu, sebab Papua kekurangan guru, rumah sakit dan pusat-pusat kegiatan ekonomi," kata Yanes Murib, di press room DPD, Senayan Jakarta, Jumat (21/11).
BACA JUGA: ‎KPK Apresiasi Keinginan Jaksa Agung Baru Berantas Korupsi
Jadi ujarnya, jangan kartunya yang dikirim, tapi sumber daya manusianya. "Untuk apa kartu, sementara pelayannya tidak ada?" tanya Yanes.
Selain itu, Yanes juga mengkritisi kebijakan Pemerintah yang selalu melakukan pemekaran di Papua dan pura-pura tidak mengerti apa sesungguhnya yang diperlukan Papua?
BACA JUGA: Lulusan Sekolah Kedinasan tak Terkena Moratorium CPNS
"Sudah berapa banyak kabupaten yang dimekarkan di Papua? Hasilnya juga tidak membawa kemajuan di Papua. Begitu saja terus, setiap ada masalah dijawab dengan pemekaran wilayah. Padahal problem utama masyarakat Papua itu minimnya infrastruktur," tegasnya.
Oleh karena itu ujar dia lagi, masyarakat Papua sangat berharap Presiden Jokowi bisa menyelesaikan masalah Papua sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
BACA JUGA: 4 Aksi Nekat Mahasiswa Menentang Jokowi
"Secara politis, di Provinsi Papua Jokowi di pilpres menang 71 persen. Jadi Jokowi sangat diharapkan bisa membantu Papua. Jangan tiru presiden sebelumnya yang pura-pura tidak mengerti soal Papua dan tidak pernah mau masuk ke wilayah substansi masalah di Papua," ujar Yanes.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ulah Rini Soemarno Bikin Komisi VI DPR Berang
Redaktur : Tim Redaksi